British Museum Hapus Kata Palestina Usai Didesak Aktivis Pro-Israel
London - Langkah kontroversial diambil British Museum dengan menghapus penyebutan kata "Palestina" dan "orang Palestina" dari berbagai materi pameran yang ada. Keputusan ini diambil menyusul tekanan
London - Langkah kontroversial diambil British Museum dengan menghapus penyebutan kata "Palestina" dan "orang Palestina" dari berbagai materi pameran yang ada. Keputusan ini diambil menyusul tekanan terus-menerus dari para aktivis pro-Israel yang melobi museum terkemuka di Inggris itu selama berbulan-bulan sepanjang tahun 2024 lalu.
Menurut laporan yang diterima Terdepan.id, tidak hanya istilah yang merujuk pada identitas bangsa tersebut yang dihapus. Frasa "pendudukan Israel" juga ikut dilenyapkan dari narasi yang ditampilkan kepada publik. Aksi penghapusan ini dinilai sebagai kemenangan besar bagi kelompok-kelompok yang getol menyuarakan klaim historis sepihak.
"Menghapus sejarah adalah langkah awal untuk menghapus masa depan. Ini bukan sekadar penyensoran istilah, melainkan upaya sistematis untuk meniadakan eksistensi sebuah bangsa dari ingatan kolektif dunia," tegas Duta Besar Palestina untuk Inggris, Husam Zomlot, dalam reaksi kerasnya.
Zomlot menekankan bahwa tindakan tersebut bukanlah perkara sepele. Ia memandangnya sebagai bentuk agresi budaya yang berbahaya dan sangat disesalkan. Pasalnya, British Museum selama ini dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan dan sejarah paling otoritatif di dunia, sehingga setiap narasi yang dibangunnya memiliki dampak besar terhadap persepsi global.
Lobi Agresif Kelompok Pro-Israel
Informasi yang dihimpun Terdepan.id mengungkap bahwa tekanan terhadap museum ikonik ini digawangi secara agresif oleh UK Lawyers for Israel (UKLFI). Organisasi kampanye pro-Israel itu melancarkan serangkaian lobi hukum dan gugatan moral yang secara spesifik menargetkan terminologi terkait Palestina. Mereka mengklaim bahwa penggunaan kata-kata tersebut dalam konteks pameran bersifat menyesatkan dan tidak mencerminkan kebenaran sejarah.
Sebelumnya, Raja Inggris Charles III sempat menegaskan keterbukaannya terhadap penelitian soal hubungan keluarga kerajaan dengan perdagangan budak transatlantik. Sikap itu sempat dianggap sebagai angin segar bagi keterbukaan sejarah. Namun, langkah terbaru museum ini justru menuai kecaman luas karena dinilai membungkam suara rakyat Palestina dari panggung peradaban dunia.
Pihak British Museum sendiri, ketika dimintai konfirmasi, belum mengeluarkan pernyataan mendetail terkait polemik ini. Namun, sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengakui bahwa perubahan materi tersebut merupakan "bentuk penyesuaian terhadap panduan akademis baru" yang diakibatkan oleh tekanan eksternal.
Publik dan komunitas sejarawan kini tengah menantikan sikap tegas dari manajemen museum. Banyak kalangan menilai, langkah penghapusan semacam ini mencederai independensi institusi budaya yang seharusnya menjadi rumah bagi kebenaran, bukan panggung bagi propaganda politik golongan tertentu.
Kritik Tajam dari Komunitas Akademis
Sejumlah akademisi dan pengamat budaya menyayangkan sikap museum yang dinilai tunduk pada tekanan politik. Wacana "penghapusan sejarah" (historical erasure) kembali mencuat ke permukaan. Para sejarawan independen menyebut bahwa menghilangkan kata "Palestina" dari artefak dan manuskrip yang jelas-jelas memiliki kaitan geografis dan kultural dengan wilayah tersebut adalah bentuk kekeliruan epistemik yang fatal.
Museum, dalam fungsinya yang paling dasar, bertugas menyajikan fakta secara utuh. Ketika terminologi dasar sebuah bangsa dicabut sewenang-wenang dari pameran, maka yang terjadi bukanlah netralitas, melainkan keberpihakan yang sangat vulgar. Para aktivis pro-Palestina di London telah merencanakan aksi respons atas keputusan sepihak ini, menuntut British Museum segera memulihkan narasi asli yang mengakui eksistensi Palestina.
Kasus ini menambah panjang daftar kontroversi yang melibatkan intervensi politik dalam dunia museum dan pendidikan di Inggris. Sebuah sumber dari UKLFI menyambut baik perubahan itu dengan pernyataan bahwa mereka telah berhasil mengoreksi "kesalahan terminologis yang sudah berlangsung puluhan tahun". Namun di sisi lain, banyak pihak melihat ini sebagai kemunduran besar dalam upaya memahami sejarah Timur Tengah secara jujur.
Comments (0)