Ahmad Najib: Aspirasi Masyarakat Harus Dihormati dalam Wacana Perubahan Nama Jabar

Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi "Provinsi Sunda" kembali mencuat ke permukaan publik, setelah sebelumnya sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan tokoh budaya, akademisi, dan masyarakat Sunda. Kali ini, isu tersebut mendapat perhatian dari internal partai politik, salah satunya dari Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Najib. Ia secara terbuka menyatakan bahwa aspirasi masyarakat harus dihormati dan dipertimbangkan dengan serius apabila wacana ini memang lahir dari keinginan kolektif warga Jawa Barat.

Latar Belakang Usulan Perubahan Nama

Usulan untuk mengganti nama provinsi dari "Jawa Barat" menjadi "Sunda" bukanlah isu baru. Gagasan ini berakar pada keinginan sebagian besar masyarakat Sunda agar identitas kultural mereka lebih tercermin dalam nama administratif wilayah yang mereka huni. Nama "Jawa Barat" dianggap terlalu geografis dan kurang merepresentasikan kekhasan budaya Sunda yang mendominasi wilayah tersebut. Beberapa kalangan menilai, penggunaan nama "Sunda" akan memperkuat jati diri dan warisan sejarah, sekaligus membedakan provinsi ini dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki karakter budaya berbeda.

Secara demografis, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu lebih dari 49 juta jiwa menurut data BPS 2023. Dari jumlah itu, mayoritas adalah suku Sunda. Hal ini dianggap sebagai salah satu dasar kuat perlunya revisi nama agar sejalan dengan realitas sosial dan budaya setempat.

Respons Ahmad Najib dan Arah Dukungan Politik

Menanggapi isu ini, Ahmad Najib menyampaikan pandangan yang cukup terbuka. Ia menekankan bahwa perubahan nama provinsi bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut kehendak dan aspirasi masyarakat bawah. "Aspirasi masyarakat harus dihormati," ujarnya dalam sebuah kesempatan. Menurutnya, jika wacana ini memang mendapatkan dukungan luas, maka langkah-langkah formal menuju perubahan dapat dibahas lebih lanjut di tingkat legislatif.

Di internal PAN sendiri, dukungan belum bersifat resmi dalam keputusan partai, namun pernyataan positif dari Ahmad Najib dianggap sebagai sinyal bahwa partai berlambang matahari itu membuka ruang diskusi. Ahmad Najib merupakan politisi asal daerah pemilihan Jawa Barat, sehingga pernyataannya cukup merepresentasikan sensitivitas terhadap isu lokal. Meskipun demikian, ia juga menekankan perlunya kajian mendalam, termasuk pertimbangan hukum, historis, dan dampak birokrasi dari perubahan nama.

Kronologi Wacana Perubahan Nama Jawa Barat

1. 2021: Sejumlah tokoh budaya Sunda dan akademisi, seperti dari Universitas Padjadjaran dan Yayasan Kebudayaan Sunda, mulai menyuarakan pentingnya identitas "Sunda" dalam nama provinsi. Diskusi terbatas dan media lokal mulai meliput.
2. 2023: Wacana semakin menguat setelah adanya petisi daring yang ditandatangani ribuan masyarakat. Beberapa kepala daerah di Jabar juga angkat bicara, menilai perlu dialog publik yang inklusif.
3. Awal 2025: Ahmad Najib, selaku anggota DPR dari PAN, memberikan respons positif melalui pernyataan 'Aspirasi Masyarakat Harus Dihormati'. Pernyataan ini memicu kembali diskusi di media nasional dan rapat-rapat partai, sekaligus mengundang reaksi pro dan kontra dari berbagai elemen masyarakat.

Wacana ini masih dalam tahap penjajakan dan belum masuk dalam agenda resmi pemerintah. Namun demikian, dorongan untuk menonjolkan identitas budaya lokal dalam nomenklatur wilayah diyakini akan terus bergulir, terlebih di era otonomi daerah yang memberi ruang lebih besar bagi aspirasi kedaerahan.