Pramono Anung Perintahkan Dishub dan Polda Metro Jaya Bersihkan 'Pak Ogah' dari Jalan Protokol

Jakarta, Terdepan.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk segera berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya dalam aksi penertiban juru parkir liar yang kerap disebut 'pak ogah'. Fokus penertiban diarahkan pada ruas-ruas jalan protokol di Ibu Kota guna menciptakan ekosistem lalu lintas yang lebih tertib dan aman bagi warga.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Pramono di tengah aktivitasnya di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Selasa (7/7/2026). Ia menyoroti bahwa lalu lintas di Jakarta seharusnya menjadi tanggung jawab penuh petugas berwenang, bukan dikelola secara informal oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan hukum.

"Yang terakhir saya juga meminta kepada Dinas Perhubungan untuk tempat-tempat jalan-jalan protokol yang ada 'Pak Ogah'-nya ditertibkan," tegas Pramono.

Dalam peta jalan pembenahan transportasi Jakarta, Pramono menekankan bahwa keberadaan 'pak ogah' kerap memicu ketidakteraturan arus kendaraan dan rawan menimbulkan potensi pungutan liar. Oleh karena itu, kolaborasi antara Dishub sebagai representasi pemerintah daerah dan aparat kepolisian dinilai sebagai langkah strategis untuk memulihkan otoritas pengaturan jalan.

Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari visi penataan ruang jalan yang lebih humanis. Gubernur Pramono sebelumnya juga gencar mendorong penertiban parkir liar di bahu jalan yang menyumbang kemacetan signifikan. Menurutnya, jalan protokol yang menjadi wajah ibu kota harus terbebas dari intervensi pengaturan tidak resmi agar citra kota tetap terjaga.

Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono berkomitmen menata ulang ekosistem transportasi secara holistik. Penertiban 'pak ogah' ini hanyalah satu dari serangkaian program yang bakal digulirkan. Dishub diminta proaktif menerjunkan personel dan menyusun peta titik-titik rawan yang kerap dijadikan lokasi operasi juru parkir dadakan.

Dalam praktiknya, sinergi dengan Polda Metro Jaya diharapkan mampu memberikan efek gentar sekaligus memastikan proses penertiban berjalan sesuai koridor hukum. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana, polisi dapat segera mengambil tindakan tegas. Sementara Dishub akan fokus pada aspek penataan, pembinaan, dan pengalihan fungsi jalan sesuai peruntukannya.

Pramono optimistis bahwa penataan ini akan berdampak positif pada kelancaran mobilitas warga. Ia juga membuka ruang partisipasi publik untuk melaporkan titik-titik yang masih marak dengan praktik serupa. Dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, Jakarta diharapkan semakin nyaman sebagai kota global yang tertib lalu lintasnya.

Ke depan, Pemprov DKI berencana memperkuat pengawasan melalui sistem pemantauan terintegrasi. Jalan-jalan protokol akan dipantau secara berkala untuk memastikan tidak muncul kembali 'pak ogah' baru setelah penertiban dilaksanakan. Evaluasi rutin akan dilakukan guna menjaga kualitas pelayanan publik di sektor transportasi dan tata kota.