Kepala Daerah Kembali Terjerat OTT, MAKI Sebut Mentalitas ‘Raja Kecil’ dan Keserakahan Jadi Pemicu

Terdepan.id, Jakarta — Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah terus bertambah. Total sudah sembilan pemimpin wilayah yang terjerat, dengan kasus terbaru menimpa Bupati Langkat, Syah Afandin. Menanggapi fenomena ini, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai akar masalahnya bukanlah pada kecilnya pendapatan, melainkan pada mentalitas tamak dan perasaan berkuasa mutlak layaknya ‘raja kecil’ di daerahnya masing-masing.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, secara tegas membantah anggapan bahwa korupsi para kepala daerah dipicu oleh gaji yang tidak mencukupi. Dalam sebuah wawancara dengan Terdepan.id pada Sabtu (4/7/2026), ia justru membeberkan fakta bahwa total pendapatan seorang kepala daerah bisa mencapai angka yang sangat fantastis setiap bulannya.

“Kalau pendapatan, jangan salah lo ya, besar. Betul gaji pokok segala macam hanya Rp 7 juta, tapi kepala daerah itu dapat tunjangan operasional. Biaya penunjang operasional ada lagi. Dan segala hal itu bisa sampai Rp 200-an juta loh per bulan,”

Boyamin merinci, meskipun secara nominal gaji pokok bupati atau wali kota hanya berkisar Rp 7 juta, namun terdapat pos-pos penerimaan lain yang jumlahnya berkali-kali lipat. Mulai dari tunjangan operasional hingga biaya penunjang operasional lainnya yang totalnya bisa menembus lebih dari Rp 200 juta per bulan. Dengan penghasilan sebesar itu, menurutnya, seorang kepala daerah seharusnya sudah hidup sangat sejahtera tanpa perlu menyelewengkan uang rakyat.

Oleh karena itu, MAKI menyimpulkan bahwa motif utama di balik maraknya OTT bukanlah desakan ekonomi atau faktor pemenuhan kebutuhan hidup, melainkan murni karena keserakahan. Boyamin menyebut para pejabat ini terjangkit sindrom ‘raja kecil’ yang merasa memiliki kuasa penuh atas anggaran di wilayah mereka, sehingga muncul hasrat untuk terus memperkaya diri di luar batas kewajaran.

Fenomena OTT yang bertubi-tubi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal di level pemerintah daerah masih sangat lemah, sementara godaan untuk menyalahgunakan wewenang sangatlah tinggi. Data dari KPK mencatat, sektor pemerintahan daerah memang menjadi salah satu ladang korupsi paling subur di Tanah Air.

MAKI mendesak agar selain penindakan oleh KPK, perlu ada pembenahan struktural dan penguatan integritas bagi para calon kepala daerah. Boyamin menegaskan bahwa dengan tunjangan operasional yang sudah mencapai ratusan juta rupiah, tidak ada toleransi bagi pejabat yang masih ‘bermain’ dengan proyek dan anggaran demi kepentingan pribadi. Pihaknya akan terus mengawal proses hukum para kepala daerah yang sudah terjerat kasus, seraya mendorong pencegahan agar daftar panjang pesakitan korupsi di level daerah tidak terus bertambah.