BANJARBARU — Kader PSI Desak Kaesang Segera Lantik Jokowi Jadi Ketua Dewan Pembina

BANJARBARU — Suara lantang kembali terdengar dari internal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menegaskan aspirasi agar Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mendapat posisi strategis dalam tubuh partai berlambang kepala garuda merah itu. Desakan tersebut muncul secara terbuka saat Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep memimpin Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) sekaligus pelantikan ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI se-Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Dalam forum yang dihadiri ratusan kader dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan itu, sejumlah kader secara bergantian menyampaikan harapan agar Kaesang tidak menunda-nunda pengangkatan sang ayah sebagai Ketua Dewan Pembina PSI. Mereka berargumen bahwa kehadiran Jokowi di jajaran dewan pembina akan menjadi "magnet elektoral dan moral" yang memperkuat fondasi partai menjelang kontestasi politik mendatang.

Tak hanya sekadar simbolis, posisi dewan pembina dalam struktur partai politik di Indonesia biasanya berperan sebagai penjaga arah ideologi dan penasihat tertinggi yang menentukan kebijakan strategis jangka panjang. Bagi PSI yang sebelumnya dikenal sebagai partai milenial dengan basis relawan digital, kehadiran figur senior seperti Jokowi bisa diibaratkan seperti "menambahkan prosesor utama pada perangkat yang sebelumnya mengandalkan unit grafis" — sistem tetap sama, tetapi daya komputasi kebijakannya melonjak drastis. Namun, ada risiko signifikan: partai bisa kehilangan identitas kebaruan yang selama ini menjadi diferensiasi utamanya di tengah partai-partai konvensional.

Analisis Dampak Politik dan Struktural

Langkah melantik Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina PSI, jika direalisasikan, akan menandai perubahan signifikan dalam peta koalisi dan dinasti politik nasional. Dari sisi hukum dan administrasi partai, pengangkatan dewan pembina umumnya menjadi kewenangan mutlak ketua umum berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Artinya, Kaesang memiliki legitimasi formal untuk melakukan pelantikan kapan saja. Namun, penundaan yang terjadi selama beberapa waktu terakhir mengindikasikan adanya pertimbangan politik yang lebih kompleks, termasuk kemungkinan penjagaan jarak dengan istana kekuasaan baru dan manuver untuk tidak terlihat sebagai partai yang sepenuhnya bergantung pada dinasti.

Perbandingan Posisi dan Wewenang

Data dari acara pelantikan menunjukkan bahwa PSI mengokohkan jaringan di Kalimantan Selatan dengan melantik 11 ketua DPD dan 1 ketua DPW dalam satu momentum. Investasi politik di daerah yang kaya sumber daya ini mencerminkan ambisi PSI untuk memperluas basis suara di luar Jawa, mengubah citra dari partai perkotaan menjadi mesin politik nasional. "Jokowi sebagai dewan pembina akan mempercepat legitimasi kita di kalangan pemilih tradisional," ujar seorang kader senior PSI yang hadir dalam acara tersebut.

Namun demikian, desakan kader di Banjarbaru juga membuka pertanyaan krusial: apakah PSI akan tetap menjadi laboratorium politik generasi muda, atau bertransformasi menjadi kendaraan dinasti politik yang diperkuat oleh figur establishment? Kaesang berada di persimpangan jalan di mana setiap keputusan—termasuk soal waktu pelantikan dewan pembina—akan menjadi sinyal kuat bagi publik tentang arah identitas partai ke depan.