Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4%, Sahroni: Bukti Kerja Keras Jenderal Sigit
Jakarta - Terdepan.id -- Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, memberikan apresiasi atas hasil survei terbaru yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesi
Jakarta - Terdepan.id -- Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, memberikan apresiasi atas hasil survei terbaru yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencapai angka 82,4%. Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini mencatat peningkatan signifikan dibanding periode sebelumnya, mencerminkan persepsi positif masyarakat terhadap institusi penegak hukum itu.
Sahroni menegaskan bahwa capaian ini tidak lepas dari kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, reformasi di tubuh Polri yang digaungkan oleh Sigit mulai membuahkan hasil konkret. "Tingginya kepercayaan publik menunjukkan bahwa kerja keras Polri ini nyata dirasakan oleh masyarakat. Ini adalah buah dari kerja keras Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Sigit," ujar Sahroni kepada awak media di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Kerja Keras yang Terus Dipantau
Peningkatan kepercayaan publik ini sejalan dengan berbagai langkah strategis yang diambil Polri dalam setahun terakhir. Mulai dari peningkatan pelayanan publik berbasis digital, penegakan hukum yang lebih transparan, hingga pembenahan internal yang ketat terhadap personel yang melanggar disiplin. Sahroni menilai, publik kini semakin merasakan kehadiran Polri yang lebih humanis dan profesional.
“Polri sekarang lebih dekat dengan masyarakat. Penanganan kasus-kasus kecil di tingkat polsek, respon cepat di media sosial, dan pengungkapan kasus besar yang tidak pandang bulu menjadi bukti keseriusan,” kata Sahroni. Ia menambahkan, survei ini seharusnya menjadi cambuk untuk terus memperbaiki diri, bukan untuk berpuas diri.
"Polri harus tetap rendah hati dan tidak lengah. Angka 82,4% itu tinggi, tetapi 100% adalah harapan kita bersama. Jadi, pekerjaan belum selesai," tegas legislator asal Fraksi NasDem itu.
Harapan untuk Polri ke Depan
Sahroni juga menyoroti bahwa kepercayaan publik mudah berubah jika institusi gagal menjaga konsistensi. Ia meminta agar Polri menjadikan hasil survei ini sebagai bahan evaluasi, terutama di sektor pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan warga. "Masyarakat sekarang kritis. Begitu ada satu kasus menonjol yang tidak tertangani dengan baik, kepercayaan bisa langsung turun. Jangan sampai lengah," ujarnya.
Terpisah, pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia, Dr. Bambang Widodo, sependapat bahwa kepemimpinan Jenderal Sigit cukup berhasil mengembalikan citra Polri pasca beberapa insiden yang sempat mencoreng institusi. "Pendekatan preemtif dan preventif yang digalakkan, serta transparansi dalam penanganan kasus internal, menjadi kunci meningkatnya kepercayaan publik," ungkap Bambang. Ia menambahkan, keberhasilan Polri dalam mengamankan agenda nasional dan menjaga stabilitas keamanan turut memberikan dampak positif.
Berdasarkan data survei, aspek yang paling diapresiasi publik adalah kecepatan respons kepolisian terhadap laporan masyarakat (85,2%) dan keramahan petugas di lapangan (81,7%). Sementara itu, aspek integritas anggota masih perlu mendapat perhatian lebih karena skornya di bawah rata-rata nasional. Sahroni pun mendorong agar Polri terus memperkuat pengawasan internal.
"Kita di DPR akan terus mendukung anggaran dan kebijakan yang memadai untuk Polri, tetapi pengawasan akan kami perketat. Harapannya, kepercayaan publik yang tinggi ini bisa berbanding lurus dengan kualitas pelayanan dan penegakan hukum yang adil," ujar Sahroni.
Dengan capaian ini, Polri diharapkan dapat menjadi contoh bagi institusi penegak hukum lainnya di kawasan. Dalam forum internasional, Kapolri Jenderal Sigit kerap memaparkan model transformasi Polri yang mengedepankan teknologi dan keterlibatan publik. Hasil survei ini bisa menjadi bukti bahwa pendekatan humanis-polisi masyarakat berbuah manis.
Meski demikian, tantangan ke depan tetap besar. Kejahatan siber, narkotika, dan radikalisme masih menjadi ancaman utama. Upaya menjaga kepercayaan publik harus dibarengi dengan kemampuan adaptasi terhadap modus kejahatan baru. "Polri harus terus upgrade capacity," pungkas Sahroni.
Comments (0)