Kemenimipas Resmi Lantik 13 Pimpinan Imigrasi untuk Isi Kekosongan dan Perkuat Kelembagaan

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) secara resmi melantik 13 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Pelantikan yang berlangsung di Gedung Kementerian Imipas, Jakarta Selatan, pada Minggu (22/6/2026) ini merupakan bagian dari strategi penyegaran organisasi sekaligus mengisi sejumlah kekosongan jabatan strategis yang terjadi belakangan ini.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengungkapkan bahwa prosesi pelantikan ini merupakan langkah rutin sekaligus responsif terhadap dinamika yang terjadi di lingkup keimigrasian. "Ya, jadi ada 13 pejabat yang dilantik, jadi itu ada beberapa yang mengisi kekosongan, dan ada beberapa juga yang terjadi pergeseran. Jadi kita melakukan penyegaran secara berkala," terang Hendarsam kepada awak media usai acara pelantikan.

Respons Cepat Pasca Operasi Senyap KPK

Dalam keterangannya, Hendarsam mengonfirmasi bahwa dua dari posisi yang diisi merupakan pengganti pejabat yang sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski tidak merinci identitas dan kronologi kasusnya, langkah seperti ini menunjukkan keseriusan Kemenimipas menutup celah kekosongan kepemimpinan pasca penindakan hukum oleh lembaga antirasuah.

"Kita lakukan ini untuk memastikan pelayanan keimigrasian di wilayah Jakarta Barat dan Jawa Barat tidak terganggu, melengkapi formasi yang sempat kosong karena proses hukum," jelas Hendarsam menjawab pertanyaan dari Tim Terdepan.id.

Terpisah, sumber internal Kemenimipas yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa mutasi seperti ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga menjadi sinyal kuat perbaikan tata kelola internal. Kekosongan jabatan yang terjadi akibat OTT KPK menjadi momentum bagi kementerian untuk menempatkan figur-figur baru yang diharapkan dapat meningkatkan integritas pelayanan publik di dua kantor imigrasi tersebut.

Regenerasi Pensiun dan Penguatan Layanan

Selain mengisi posisi yang ditinggalkan karena kasus hukum, Hendarsam menegaskan bahwa pergantian ini juga merupakan bagian dari regenerasi alami. Beberapa pejabat sebelumnya telah memasuki masa purna tugas. Langkah ini diharapkan dapat mendukung peningkatan layanan keimigrasian yang lebih responsif di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat pasca-pandemi.

Para pejabat yang baru dilantik ini akan langsung bertugas dan diwajibkan mengimplementasikan program utama Kemenimipas di era kepemimpinan Menteri Imipas. Fokus utama yang ditekankan adalah digitalisasi layanan dokumen perjalanan serta peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas orang asing di Indonesia. Kemenimipas berkomitmen bahwa setiap pergeseran dan pengangkatan pejabat bertujuan untuk menciptakan birokrasi imigrasi yang antikorupsi, profesional, dan akuntabel.