Bukan Kekayaan, Tata Kelola Pemerintahan yang Pengaruhi Harapan Hidup Warga Indonesia

Terdepan.id, Jakarta - Sebuah studi baru mematahkan anggapan umum bahwa semakin kaya suatu daerah, semakin panjang usia penduduknya. Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Sukabumi menjadi contoh nyata. Kedua wilayah ini memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang jauh di bawah rata-rata nasional, namun penduduknya justru menikmati angka harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan banyak kabupaten lain dengan tingkat pembangunan ekonomi serupa.

Fakta menarik itu bukan sekadar anomali. Pola serupa tercermin di seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia, sebagaimana terungkap dalam Regional Government Success Scorecard (RGSS), sebuah alat ukur berbasis data yang baru dikembangkan. RGSS digagas oleh Chandler Governance Group (CGG) dengan dukungan Gates Foundation, dan diterapkan untuk memotret kinerja pemerintah daerah di Indonesia bekerja sama dengan Universitas Indonesia. Hasilnya menegaskan bahwa bukan kekayaan wilayah, melainkan kualitas tata kelola pemerintahan lokal yang menjadi prediktor paling kuat terhadap usia harapan hidup warga.

“Kualitas tata kelola pemerintahan lokal merupakan prediktor yang jauh lebih kuat terhadap usia harapan kehidupan warga dibandingkan kekayaan wilayah tempat mereka tinggal.”

Tata Kelola Unggul, Harapan Hidup Meningkat

Proyek percontohan RGSS memanfaatkan hampir 18.000 titik data yang dihimpun dari beragam sumber resmi pemerintah Indonesia. Data primer terutama berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Data-data ini, yang sebagian besar mengacu pada tahun 2024, diolah untuk menghasilkan skor tata kelola yang komprehensif.

Temuan ini memberikan perspektif baru bagi perencana pembangunan. Selama ini, peningkatan pendapatan per kapita kerap dijadikan tolok ukur utama kesejahteraan. Namun, studi RGSS membuktikan bahwa efisiensi birokrasi, transparansi pengelolaan anggaran, penegakan integritas, dan responsivitas layanan publik berdampak langsung pada kesehatan dan umur panjang warga. Lamongan dan Sukabumi, misalnya, menunjukkan bahwa tanpa kekayaan sumber daya alam yang melimpah atau industri maju, kinerja pemerintah daerah yang baik mampu menciptakan lingkungan yang mendukung harapan hidup lebih tinggi.

Bagi pemerintah pusat maupun daerah, hasil skor RGSS ini dapat menjadi acuan untuk memprioritaskan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Investasi pada tata kelola, bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, terbukti lebih efektif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Laporan ini sekaligus mengingatkan bahwa indikator non-ekonomi seperti akuntabilitas, efektivitas pemerintahan, dan kepuasan warga terhadap layanan harus mendapatkan porsi perhatian yang lebih besar dalam setiap perencanaan pembangunan daerah.

Dengan metodologi yang memanfaatkan big data dari berbagai kementerian dan lembaga, RGSS diharapkan dapat terus diperbarui secara berkala sehingga mampu memetakan secara akurat dinamika tata kelola di seluruh Indonesia. Ke depan, skor ini bukan hanya menjadi alat ukur, melainkan juga pendorong bagi setiap kepala daerah untuk bersaing secara sehat dalam meningkatkan mutu birokrasi demi mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan berumur panjang.