Pimpinan DPR Terima Audiensi Koalisi Reforma Agraria, Dengarkan Aspirasi Hak Tanah Adat

Jakarta, Terdepan.id – Jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima audiensi Dewan Pengurus Nasional Koalisi Nasional Reforma Agraria (DPN Knara) bersama perwakilan masyarakat adat pada Senin (22/6/2026). Pertemuan di ruang Abdul Muis, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, ini menjadi wadah langsung bagi masyarakat adat menyampaikan berbagai persoalan sengketa lahan yang selama ini terjadi antara mereka dan korporasi.

Rapat dipimpin oleh dua Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Hadir pula Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan agraria, didampingi Wakil Ketua Komisi IV Alex Indra Lukman serta Abdul Kharis Almasyhari. Kehadiran pimpinan DPR lintas komisi ini menunjukkan perhatian serius lembaga legislatif terhadap isu hak tanah adat yang terus menjadi sorotan.

Saan Mustopa membuka diskusi dengan menegaskan fungsi DPR sebagai rumah aspirasi rakyat. Ia menyatakan parlemen terbuka untuk menerima langsung keluhan masyarakat yang terdampak konflik agraria.

“Tentu kami dari DPR ingin mendengarkan. Kita langsung mendengarkan ya Bu Titiek,” ujar Saan, mempersilakan Ketua Komisi IV untuk kemudian memimpin pendalaman dialog bersama para perwakilan Koalisi Reforma Agraria.

Sengketa Lahan Adat, Korporasi, dan Hak Ulayat

Dalam sesi yang berlangsung intens, perwakilan Knara dan masyarakat adat menceritakan berbagai ketidakadilan yang mereka alami. Hak tanah ulayat, yang seharusnya diakui dan dilindungi berdasarkan konstitusi serta putusan Mahkamah Konstitusi, kerap dikalahkan oleh kepentingan investasi korporasi dan izin usaha di atas lahan adat. Mereka menyuarakan percepatan pelaksanaan reforma agraria sejati sebagai solusi struktural atas konflik agraria yang meruncing di banyak wilayah.

Koalisi Nasional Reforma Agraria sendiri merupakan wadah perjuangan yang menaungi berbagai organisasi petani, masyarakat adat, nelayan, dan lembaga swadaya masyarakat yang mengawal isu pertanahan dan keadilan agraria. Selama ini, Knara secara konsisten mendorong pemerintah dan DPR untuk memperkuat perlindungan hak atas tanah bagi rakyat kecil dan komunitas adat yang rentan terhadap ekspansi industri ekstraktif dan perkebunan skala besar.

Pertemuan ini juga menjadi momentum bagi DPR untuk memperdalam data dan fakta lapangan. Titiek Soeharto selaku pimpinan Komisi IV, yang kesehariannya bersinggungan langsung dengan isu agraria dan kehutanan, menyatakan akan menindaklanjuti masukan yang diterima melalui mekanisme pengawasan DPR terhadap pemerintah. Masukan tersebut antara lain menyangkut perlunya percepatan penyelesaian konflik agraria di berbagai daerah, termasuk di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, yang selama ini menjadi titik panas sengketa antara masyarakat adat dengan korporasi perkebunan dan kehutanan.

Hadirnya perwakilan lintas fraksi dan pimpinan DPR dalam audiensi ini diharapkan membuka jalan bagi dialog yang lebih terstruktur antara legislatif, pemerintah, dan masyarakat adat. Masyarakat adat pun berharap suara mereka yang selama ini sering terpinggirkan dalam kebijakan tata ruang dan pertanahan, kini dapat terdengar hingga ke ruang-ruang pengambil keputusan di Senayan. Pertemuan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perlindungan hak masyarakat adat adalah amanat reformasi yang belum sepenuhnya tuntas, dan memerlukan keberpihakan politik yang kuat dari lembaga perwakilan rakyat.