Ponpes Ibadurrahman Ditutup, Wali Santri Desak Solusi ke DPRD dan Kemenag

Penutupan mendadak Pondok Pesantren (Ponpes) Ibadurrahman di kawasan pinggiran kota telah memicu gelombang protes dari ratusan orang tua santri. Mereka menuntut solusi konkret dari DPRD setempat dan Kementerian Agama agar pendidikan anak-anak mereka tidak terputus. Ketidakpastian ini muncul setelah pihak yayasan mengumumkan penghentian operasional tanpa memberikan rencana transisi yang jelas. Dampaknya langsung terasa: lebih dari 600 santri kehilangan tempat belajar, sementara puluhan tenaga pengajar dan staf administrasi terancam kehilangan mata pencaharian. Para wali santri menilai penutupan ini seperti sistem yang tiba-tiba crash tanpa peringatan—memerlukan langkah rebooting terkoordinasi agar seluruh ekosistem pendidikan tidak kolaps permanen.

Kronologi Penutupan

Langkah penutupan diawali dengan surat edaran internal yang beredar di kalangan pengurus pada awal pekan lalu. Surat itu menyebutkan masalah pendanaan operasional dan ketidakmampuan yayasan memenuhi standar akreditasi baru yang ditetapkan Kemenag. Hanya dalam tiga hari, seluruh aktivitas belajar-mengajar dihentikan. Tidak ada pemberitahuan resmi kepada orang tua sebelumnya. Informasi simpang siur ini membuat para wali santri panik dan mulai bergerak mencari kejelasan.

Desakan dan Aksi Orang Tua Santri

1. Pertemuan Darurat di Masjid Setempat (H+1 Penutupan). Sekitar 200 wali santri berkumpul secara swadaya. Mereka membentuk forum komunikasi dan menyusun daftar tuntutan: (1) pembukaan kembali ponpes segera, (2) transparansi keuangan yayasan, dan (3) jaminan keberlanjutan pendidikan santri. Forum ini juga mengumpulkan data 632 santri terdampak langsung dari jenjang Ibtidaiyah hingga Aliyah.
2. Pengiriman Surat Resmi ke DPRD (H+3 Penutupan). Surat ditandatangani 187 perwakilan wali santri, meminta Komisi Pendidikan DPRD turun tangan memediasi antara yayasan dan pemerintah daerah. Poin krusial: penyaluran dana BOS dan bantuan operasional yang sebelumnya dikelola yayasan diduga tidak tepat sasaran. Wali santri meminta audit oleh Inspektorat.
3. Audiensi dengan Kemenag Kabupaten (H+5 Penutupan). Delegasi wali santri bertemu Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Hasilnya, Kemenag berjanji melakukan verifikasi status hukum yayasan dan memetakan kemungkinan pengalihan santri ke ponpes lain yang terakreditasi. Namun, belum ada kepastian mekanisme percepatannya.

Salah satu tuntutan utama adalah pembekuan aset yayasan agar tidak dialihfungsikan sebelum ada penyelesaian. Para wali santri khawatir lahan dan bangunan yang selama ini dipakai akan dijual atau disewakan, mirip kasus pembubaran lembaga pendidikan yang meninggalkan "data sampah" untuk murid yang terbengkalai.

Respons Pihak Berwenang

DPRD melalui Komisi Pendidikan menyatakan akan mengagendakan rapat dengar pendapat pada pekan depan, mengundang yayasan, Kemenag, dan perwakilan wali santri. Sementara itu, Kemenag berencana menerjunkan tim untuk mengaudit administrasi akademik santri—memastikan nilai, ijazah, dan portofolio belajar tidak hilang dalam proses penutupan yang mendadak. "Kami akan memperlakukan data santri seperti arsip vital yang harus dimigrasikan ke sistem lain secara aman," ujar seorang pejabat Kemenag dalam pernyataannya. Namun, belum ada komitmen pendanaan darurat dari APBD untuk menyokong masa transisi, yang diperkirakan mencapai Rp 2,4 miliar jika harus memindahkan santri ke fasilitas lain.

Dengan batas waktu yang makin sempit sebelum tahun ajaran baru, para wali santri berharap DPRD dan Kemenag mampu mengorkestrasi solusi yang tidak hanya menambal masalah sesaat, tetapi juga merancang tata kelola agar kejadian serupa tidak mengulang. Mereka mendesak agar pemerintah menetapkan protokol "shutdown control" bagi lembaga pendidikan swasta, lengkap dengan rencana kontingensi untuk memitigasi dampak terhadap siswa dan guru.