PDIP Anggap Isu 2 Periode Prabowo-Gibran Cuma Gimmick Politik PSI, Singgung Pola “Menumpang” Tenar

**Jakarta, Terdepan.id** – Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mengawal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode menuai respons kritis dari PDI Perjuangan. Partai berlogo banteng itu menyebut isu yang digulirkan oleh mantan koleganya itu tak lebih dari sekadar gimmick politik untuk mencuri perhatian publik, bukan upaya tulus untuk membesarkan partai di kancah nasional. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Deddy Sitorus, secara terbuka menanggapi manuver Jokowi dan PSI tersebut. Menurutnya, langkah menggulirkan wacana jabatan dua periode untuk Prabowo-Gibran sangat identik dengan pola komunikasi politik yang selama ini digunakan partai pimpinan Kaesang Pangarep itu. "Ini kan cara untuk menarik simpati publik. PSI ‘kan memang cenderung begitu. Dia tidak membesarkan partainya, melainkan dengan cara menumpang-numpang," ujar Deddy kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Politisi asal Kalimantan itu lantas mencontohkan kebiasaan PSI di masa lalu yang kerap melontarkan kritik keras terhadap PDIP. Menurutnya, serangan-serangan tersebut bukan didasari oleh perbedaan ideologi atau adu gagasan substansial, melainkan murni strategi komunikasi instan agar eksistensi mereka tetap dilirik oleh pemilih dan menjadi perbincangan di ruang publik. "Dulu misalnya dengan menyerang-nyerang PDI Perjuangan, mereka langsung jadi pembicaraan publik, seperti itu polanya. Sekarang, dengan membawa isu dua periode Prabowo-Gibran, harapannya sorotan publik akan tertarik lagi ke PSI. Begitu saja logikanya," sambung Deddy menganalisis. Pernyataan kontroversial tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa hubungan antara Jokowi dan PDIP semakin bergerak ke arah konfrontasi terbuka, khususnya pasca-pemilihan presiden. Deddy menegaskan bahwa wacana "mengawal hingga dua periode" sejatinya merupakan isu yang prematur dan cenderung mengada-ada, mengingat masa jabatan Prabowo-Gibran saat ini pun belum genap dua tahun berjalan. Lebih jauh, Deddy mempertanyakan relevansi dan urgensi dari instruksi Jokowi kepada PSI tersebut. "Emangnya Prabowo maunya begitu? Emangnya rakyat maunya begitu? Ini semua kan baru berjalan, pemerintahan saja baru mulai. Kok tiba-tiba sudah bicara dua periode. Ini ciri khas politik yang tidak mendewasakan demokrasi kita," sindirnya dengan nada retoris. Sontak, sikap kritis Deddy Sitorus ini mewakili kegelisahan sejumlah pihak yang menilai manuver politik di internal Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mulai menciptakan dinamika yang tidak sehat. Alih-alih berfokus pada konsolidasi program kerja pemerintahan, elite politik justru terkesan ribut membagi panggung kekuasaan untuk jangka panjang. Hingga berita ini diturunkan, Tim Media Terdepan.id masih berusaha mengonfirmasi respons resmi dari pihak Istana Negara maupun Ketua Umum PSI terkait tudingan "politik numpang tenar" yang disampaikan oleh kader PDIP tersebut. Yang jelas, di tengah hiruk pikuk ekonomi dan geopolitik global, publik tampaknya menanti kiprah yang lebih dewasa dari para pemimpin politik tanah air.