Kotawaringin Barat — 676 Kasus HIV Tercatat, Hampir Separuh Pasien Putus Berobat

Angka itu tertera dingin di layar monitor Dinas Kesehatan: 676 kasus HIV tercatat di Kabupaten Kotawaringin Barat sepanjang periode pelaporan. Namun di balik deret digit itu, tersembunyi kisah yang jauh lebih mencemaskan. Hampir separuh dari pasien yang sudah terdiagnosis memilih—atau terpaksa—menghilang dari radar pengobatan. Mereka adalah Orang dengan HIV (ODHIV) yang memutus rantai terapi Antiretroviral (ARV), meninggalkan janji temu klinik, dan kembali ke dalam sunyi.

Fenomena loss to follow up ini bukan sekadar statistik. Setiap pasien yang putus berobat berarti virus di tubuhnya leluasa bereplikasi, memperbesar risiko penularan, sekaligus menjauhkan Indonesia dari target eliminasi HIV 2030. Di Kotawaringin Barat, persoalannya lebih rumit dari sekadar ketidakdisiplinan pasien.

Labirin Akses dan Bayang-Bayang Stigma

Secara geografis, Kobar bukan wilayah yang mudah ditaklukkan. Pusat layanan kesehatan terkonsentrasi di Pangkalan Bun, sementara pasien dari kecamatan terpencil harus menempuh perjalanan berjam-jam melintasi jalan tanah dan sungai. Ketika biaya transportasi lebih besar daripada ongkos makan sehari-hari, kunjungan rutin ke klinik berubah menjadi kemewahan yang tak terjangkau.

Namun ada penghalang yang lebih kokoh dari jarak: stigma. Bagi sebagian komunitas, diagnosis HIV masih dianggap aib. Bukan hanya dari lingkungan, tekanan juga datang dari internal diri. “Mereka takut dikenali, takut ditolak, takut kehilangan pekerjaan,” begitu pengakuan seorang konselor sebaya yang enggan disebutkan namanya. Akibatnya, pasien lebih memilih menyepi daripada melanjutkan terapi yang sesungguhnya bisa menyelamatkan nyawa mereka.

Kondisi ini bertambah pelik pada populasi kunci, termasuk komunitas LGBT, yang rentan mengalami diskriminasi berlapis dan sulit dijangkau oleh program pemerintah. Dinas Kesehatan mengakui bahwa pelacakan pada kelompok ini menemui jalan buntu lebih sering dibanding segmen populasi umum.

Dari Data ke Lapangan: Strategi Menjemput Harapan

Menyadari krisis yang mengintip, Dinas Kesehatan Kobar tak tinggal diam. Program pelacakan aktif digencarkan: petugas turun langsung ke alamat terakhir pasien, menggandeng kader kesehatan desa, bahkan membuka komunikasi lewat grup pesan instan. Edukasi juga diperkuat, tidak hanya menyasar ODHIV, tapi juga keluarga dan tokoh masyarakat agar terapi dipahami sebagai upaya kolektif, bukan beban individu.

“KAMI TIDAK BISA BEKERJA SENDIRI. KAMI BUTUH JEMBATAN DARI KOMUNITAS. PRINSIP KAMI: JEMPUT BOLA, BUKAN MENUNGGU MEREKA DATANG,” tegas perwakilan bidang P2P Dinkes Kobar.

Pendekatan berbasis komunitas menjadi tulang punggung. Lembaga swadaya dan relawan konselor sebaya dikerahkan untuk membangun kembali kepercayaan yang retak. Mereka memahami bahwa setiap ODHIV memiliki cerita yang rawan patah, sehingga pendampingan dilakukan dengan pendekatan personal—tanpa menghakimi, tanpa cap moral.

Meja Bundar untuk Perang Panjang

Momentum sinergi semakin menguat melalui audiensi antara Tim Kerja Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dengan Dinas Kesehatan setempat. Pertemuan itu bukan sekadar agenda seremoni. Di ruang rapat yang pengap, peta persoalan dibedah: mulai dari keterbatasan logistik ARV, minimnya jumlah tenaga pelacak, hingga perlunya pelibatan lintas sektor seperti Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan.

Satu hal yang ditekankan: penanggulangan HIV bukan sekadar urusan medis. Ini adalah pekerjaan rumah sosial yang menuntut keterbukaan, kolaborasi, dan keberanian untuk menghadapi realita. Angka 676 adalah panggilan untuk bergerak lebih cepat, sebelum separuh pasien yang hilang benar-benar lenyap dari jangkauan—dan dari kehidupan.