Kepercayaan Publik terhadap Polri Melonjak ke 82,4 Persen, Komisi III DPR Beri Apresiasi
Jakarta, Terdepan.id – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh Rano Alfath, menyampaikan apresiasi tinggi atas peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri berdasarkan survei L
Jakarta, Terdepan.id – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh Rano Alfath, menyampaikan apresiasi tinggi atas peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri berdasarkan survei Litbang Kompas yang mencapai 82,4 persen. Angka tersebut dinilai sebagai indikator membaiknya persepsi publik terhadap institusi kepolisian setelah melalui serangkaian evaluasi dan perbaikan.
Rano menjelaskan, kepercayaan publik bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ia menekankan bahwa di balik capaian tersebut terdapat upaya nyata yang konsisten dari jajaran Polri dalam memperbaiki diri. Masyarakat disebut mulai melihat pembenahan pada berbagai sektor, mulai dari pelayanan yang lebih responsif, penegakan hukum yang berkeadilan, kehadiran aparat di lapangan yang semakin terasa, hingga komitmen menjaga keamanan dan ketertiban secara berkelanjutan.
"Capaian ini patut diapresiasi. Kepercayaan publik tidak bisa dibangun hanya melalui narasi, tetapi harus dibuktikan dengan kerja nyata yang konsisten. Ketika masyarakat mulai merasakan perubahan dalam pelayanan, penegakan hukum, dan kehadiran negara melalui Polri, maka kepercayaan itu akan tumbuh dengan sendirinya,"ujar Rano kepada awak media di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memandang momentum peningkatan ini harus dijaga agar tidak sekadar menjadi euforia sesaat. Dia mengingatkan jajaran Polri untuk tetap rendah hati, terus berinovasi, dan tidak lekas berpuas diri. Reformasi internal yang mencakup integritas dan profesionalisme menjadi fondasi yang tidak boleh diabaikan.
Deretan Langkah Konkret yang Mendongkrak Citra
Komisi III DPR mencatat sejumlah kinerja strategis yang menjadi dasar peningkatan kepercayaan publik. Salah satunya adalah langkah intensif Polri dalam memberantas judi online dan kejahatan siber yang meresahkan masyarakat. Pengungkapan kasus demi kasus, baik di tingkat pusat maupun daerah, menunjukkan keseriusan aparat dalam menindak tegas pelaku tanpa pandang bulu.
Selain itu, Polri dinilai berhasil memperkuat penanganan peredaran gelap narkotika. Beberapa jaringan besar berhasil diungkap, dengan barang bukti bernilai miliaran rupiah. Tidak ketinggalan, pengusutan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang diprioritaskan sebagai kejahatan kemanusiaan juga menuai apresiasi karena menyelamatkan banyak korban, terutama perempuan dan anak.
Inovasi di bidang pelayanan publik juga menjadi poin penting. Transformasi digital di kepolisian semakin terasa, dari pembuatan SIM dan SKCK secara daring hingga sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi. Langkah ini bukan hanya memangkas birokrasi, tetapi juga meminimalisir celah pungutan liar yang kerap dikeluhkan.
Rano menyatakan, semua capaian tersebut harus terus dibarengi dengan penguatan integritas institusi. Menurutnya, tidak ada artinya pengungkapan kasus besar apabila citra internal masih tercoreng oleh oknum yang tidak profesional. Oleh karena itu, dia mendorong Kapolri untuk memperkuat sistem pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran kode etik.
Survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menyentuh angka 82,4 persen, naik signifikan dari survei periode sebelumnya. Angka ini semakin meyakinkan karena sejalan dengan rilis indeks kepuasan masyarakat dari lembaga lain, sehingga mempertegas adanya perbaikan yang dirasakan langsung oleh warga.
Beberapa pengamat menilai, faktor kehadiran polisi di tengah masyarakat melalui patroli rutin, pengamanan acara publik, dan penanganan bencana turut berkontribusi besar. Interaksi yang lebih humanis dan komunikatif antara aparat dan warga dinilai mencairkan jarak yang selama ini menjadi kendala. Kepercayaan yang tinggi ini disebut sebagai modal berharga bagi Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.
Komisi III DPR memastikan akan terus mengawal kinerja Polri melalui fungsi pengawasan dan legislasi. Dukungan anggaran dan regulasi akan dioptimalkan agar program reformasi berjalan sesuai harapan. Masyarakat pun berharap capaian ini menjadi titik awal perbaikan berkelanjutan, sehingga Polri benar-benar menjadi institusi yang profesional, modern, dan tepercaya.
Comments (0)