Kasatgas PRR Dorong Sinkronisasi Pemulihan Pascabencana di Sumatera

Jakarta, Terdepan.id – Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya sinkronisasi seluruh program pemulihan yang tengah berjalan. Menurutnya, langkah ini menjadi kunci agar upaya yang dilakukan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) dapat berjalan terpadu, menghindari tumpang tindih, serta memastikan tidak ada satu pun wilayah atau kebutuhan masyarakat terdampak yang terabaikan.

Tito mengungkapkan, data dan kegiatan dari masing-masing pihak harus dikumpulkan serta dipetakan secara menyeluruh. Hal itu bertujuan agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran. “Kita perlu satu peta jalan yang sama. Tanpa sinkronisasi, kita hanya akan kehilangan momentum pemulihan dan bantuan bisa tidak merata,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Terdepan.id, Selasa (20/1).

Jangan sampai ada satu provinsi atau kabupaten yang terlewat hanya karena data tidak terintegrasi.

Satu Data, Satu Komando, dan Transparansi

Satgas PRR sendiri dibentuk untuk mempercepat penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera yang dalam beberapa waktu terakhir dilanda banjir bandang, tanah longsor, dan gempa bumi. Dalam pelaksanaannya, banyak kementerian dan lembaga menjalankan program seperti perbaikan rumah, pemulihan infrastruktur, bantuan sosial, hingga pemulihan ekonomi. Tanpa koordinasi yang ketat, risiko duplikasi program dan ketimpangan distribusi bantuan akan sangat tinggi.

Karena itu, sinkronisasi tidak hanya menyangkut pengumpulan data, tetapi juga menyelaraskan jadwal, anggaran, dan target tiap sektor. Tito mencontohkan, jika Kementerian Pekerjaan Umum membangun kembali jembatan sementara akses jalan desa belum dipulihkan pemda, maka manfaat jembatan itu menjadi tidak optimal. “Semua harus berjalan seirama agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” imbuhnya.

Untuk mewujudkan keterpaduan tersebut, Satgas PRR akan rutin menggelar rapat koordinasi teknis bersama seluruh pemangku kepentingan. Setiap kementerian, lembaga, dan pemda diwajibkan menyerahkan laporan progres yang kemudian dipetakan dalam sistem informasi kebencanaan terpadu. Dengan pendekatan ini, masa rehabilitasi diharapkan dapat dipersingkat dan bantuan langsung menyentuh mereka yang paling membutuhkan.

Tito juga menegaskan bahwa transparansi serta akuntabilitas menjadi prinsip utama di setiap tahapan. Masyarakat terdampak diimbau aktif melaporkan kondisi di lapangan melalui kanal resmi Satgas agar tidak ada wilayah yang luput dari perhatian. Pemerintah menargetkan seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera rampung sesuai jadwal, dengan sinkronisasi sebagai fondasi agar pemulihan tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan.