RDP dengan Komisi II, Tito Jelaskan Peran dan Tantangan di BNPP

Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat seluruh aspek pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan usai mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. Dalam forum tersebut, Tito secara komprehensif menjelaskan peran strategis BNPP dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus memastikan pemerataan pembangunan nasional tidak hanya terpusat di wilayah barat, tetapi juga merata hingga ke wilayah terdepan.

Agenda rapat yang digelar hari ini secara khusus membahas hasil kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) terkait berbagai isu pengelolaan perbatasan negara. Tito memaparkan bahwa BNPP yang telah dibentuk sejak tahun 2010 memang memiliki dua mandat utama yang menjadi fondasi kerjanya. Mandat pertama adalah menyelesaikan seluruh sengketa batas negara dengan negara-negara tetangga secara damai dan berkeadilan. Sementara mandat kedua, yaitu mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan yang secara historis seringkali tertinggal dalam hal infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

"Pengelolaan perbatasan bukan hanya soal penjagaan keamanan fisik, tetapi juga soal kesejahteraan rakyat yang tinggal di wilayah tersebut. Kedaulatan suatu negara akan semakin kuat ketika masyarakat di perbatasan merasa menjadi bagian integral dari bangsa ini dan menikmati kehidupan yang sejahtera," ujar Tito dalam keterangannya.

Menurut Tito, tantangan yang dihadapi BNPP dalam menjalankan tugas tersebut tidaklah sederhana. Wilayah perbatasan Indonesia yang membentang ribuan kilometer menghadapi berbagai persoalan kompleks, mulai dari keterbatasan prasarana dan sarana transportasi, rendahnya akses pelayanan publik dasar, hingga dinamika keamanan yang terus berkembang. Oleh karena itu, kolaborasi dan sinergi antar kementerian serta lembaga negara menjadi faktor krusial dalam menjalankan fungsi pengelolaan perbatasan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dari hasil diskusi dengan Komisi II DPR RI, diharapkan kebijakan strategis terkait perbatasan dapat semakin dipertegas dalam bentuk program konkret. Pemerintah bersama legislatif berupaya menyusun langkah-langkah strategis agar wilayah perbatasan bertransformasi menjadi kawasan yang aman, sejahtera, dan memiliki daya saing ekonomi. Menurut laporan media kami, langkah ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pondasi kedaulatan dan kesejahteraan di setiap sudut negeri.