Raih WTP, BPJPH Tegaskan Akuntabilitas Program Harus Berdampak ke Rakyat

Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran 2025. Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen lembaga di bawah Kementerian Agama tersebut dalam menerapkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Opini WTP tersebut tertuang dalam Ringkasan Eksekutif Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025, yang juga mencakup opini atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Wujud Komitmen Tata Kelola Keuangan

Bagi BPJPH, opini WTP bukan sekadar label administratif, melainkan cerminan integritas pengelolaan anggaran negara di sektor jaminan produk halal. Sejak diberi mandat untuk menyelenggarakan sertifikasi dan pengawasan produk halal, BPJPH terus memperkuat sistem pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja. Raihan WTP ini menegaskan bahwa lembaga tersebut mampu mempertanggungjawabkan setiap aliran dana yang digunakan untuk membiayai program-program strategis, termasuk percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Akuntabilitas untuk Dampak Nyata

Namun, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menekankan bahwa opini WTP bukan merupakan tujuan akhir. Lebih jauh, akuntabilitas harus menerjemahkan dirinya ke dalam program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menurutnya, nilai sebuah opini bukan hanya terletak pada kertas laporan, melainkan pada sejauh mana pengelolaan keuangan yang baik bisa menghadirkan kemudahan, kepastian, dan perlindungan bagi konsumen serta pelaku usaha.

"Opini WTP adalah amanah yang harus kami buktikan dengan kinerja. Akuntabilitas sejati adalah ketika program yang kami jalankan benar-benar menghasilkan manfaat yang dirasakan rakyat, mulai dari kemudahan mengurus sertifikat halal hingga jaminan kehalalan produk yang beredar di pasaran," ujar Ahmad Haikal Hasan dalam keterangan yang diterima Terdepan.id.

Pernyataan tersebut sejalan dengan arah kebijakan BPJPH yang tidak hanya mengejar target administratif, tetapi juga mempercepat realisasi ekosistem halal nasional yang inklusif. Beberapa terobosan yang telah dilakukan antara lain digitalisasi layanan sertifikasi, pendampingan bagi UMKM, dan sinergi dengan berbagai kementerian serta lembaga untuk memperkuat rantai nilai halal.

Mendorong Kepercayaan Publik

Pengamat menilai, opini WTP yang diraih BPJPH turut memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana publik di sektor keagamaan. Sebagai lembaga yang relatif muda, capaian ini sekaligus menjadi sinyal positif bagi investor dan mitra internasional bahwa Indonesia serius membangun infrastruktur jaminan produk halal yang kredibel. Dengan tata kelola keuangan yang bersih, BPJPH diharapkan bisa lebih fokus mengakselerasi target Sertifikasi Halal 2026 tanpa dibayangi keraguan akan penyimpangan anggaran.

BPJPH menegaskan akan terus membenahi sistem pelaporan dan meningkatkan kualitas belanja negara agar setiap program benar-benar tepat sasaran. "WTP hanyalah pintu masuk. Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Masyarakat harus merasakan bahwa kehadiran BPJPH membuat hidup mereka lebih mudah dan aman dalam mengonsumsi produk halal," pungkas Ahmad Haikal Hasan.