Pramono Anung Soroti Akar Masalah PPDB: Daya Tampung Terbatas Picu Ketidakpuasan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan tanggapan resmi terkait maraknya keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini. Dalam pernyataannya, Pramono menegaskan bahwa inti permasalahan yang memicu kekecewaan luas bukan terletak pada sistem atau mekanisme seleksi itu sendiri. Menurutnya, peraturan dan alur PPDB yang berlaku saat ini sejatinya tidak mengalami perubahan signifikan dari tahun ke tahun. “Untuk penerimaan siswa baru ini, yang sudah dilakukan dari waktu ke waktu sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru,” ujar Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (26/6/2026), seperti dilansir oleh laporan media kami.

Ketimpangan Antara Peminat dan Kursi Tersedia

Pramono mengakui bahwa rasa tidak puas dari calon peserta didik dan para orang tua adalah konsekuensi yang sulit dihindari. Ia memaklumi kekecewaan tersebut, namun menekankan bahwa penyebab utamanya adalah jurang lebar antara jumlah peminat dengan kapasitas yang dimiliki sekolah negeri, terutama pada institusi yang sudah terlanjur menyandang predikat sekolah favorit. “Tidak semua calon peserta didik dan orang tua murid bisa merasa puas dengan hasil seleksi. Masalah utamanya adalah jumlah kursi di sekolah negeri, khususnya sekolah favorit, tidak sebanding dengan tingginya jumlah peminat,” jelasnya. Fenomena ini, menurut Pramono, menyebabkan banyak siswa berbakat dan berprestasi harus rela mencari alternatif di sekolah swasta atau bahkan terpaksa masuk ke sekolah negeri yang tidak menjadi prioritas utama mereka.

Berdasarkan pantauan Tim Terdepan.id di lapangan, beberapa sekolah unggulan di Jakarta memang selalu kebanjiran pendaftar setiap musim PPDB. Daya tampung yang hanya cukup untuk beberapa ratus siswa baru harus menerima ribuan pendaftar, baik melalui jalur zonasi, prestasi, maupun afirmasi. Kondisi ini secara otomatis menciptakan kompetisi yang sangat ketat dan menyisakan ribuan keluarga yang merasa dirugikan. Tidak jarang, kekecewaan ini meledak di media sosial, memunculkan petisi daring, atau aduan langsung ke Dinas Pendidikan.

Tantangan Pemerataan Kualitas Pendidikan

Persoalan keterbatasan daya tampung ini tidak bisa dilepaskan dari tantangan yang lebih besar, yaitu pemerataan kualitas pendidikan. Pramono menyiratkan bahwa label “sekolah favorit” yang melekat pada beberapa institusi justru menimbulkan masalah tersendiri. Selagi orang tua dan siswa mengejar segelintir sekolah yang dianggap unggul, puluhan sekolah negeri lainnya justru kekurangan peminat. Hal ini memunculkan pertanyaan penting tentang bagaimana pemerintah provinsi akan mempercepat distribusi kualitas guru, fasilitas, dan program akademik agar semua sekolah negeri memiliki standar mutu yang setara. Tanpa upaya ini, migrasi massal pendaftar ke sekolah favorit akan terus berlanjut dan kekecewaan serupa akan menjadi siklus tahunan.

Pramono juga menekankan bahwa pembenahan fundamental membutuhkan waktu dan kolaborasi lintas sektor. Menambah kapasitas fisik sekolah saja tidak akan cukup jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas di sekolah-sekolah yang saat ini kurang dilirik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui pernyataannya, menyiratkan bahwa mereka akan mengkaji ulang strategi pembangunan dan revitalisasi sekolah untuk menjawab akar masalah ini. Hingga berita ini diturunkan, Pramono belum mengumumkan langkah konkret terbaru, namun ia memastikan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap masukan masyarakat akan menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan PPDB di tahun mendatang. Publik kini menanti, apakah gelombang kekecewaan ini akan mampu melahirkan transformasi nyata dalam wajah pendidikan Jakarta yang lebih merata dan inklusif.