Pemkot Surabaya Gandeng Ribuan Agen Percepat Validasi Data Bansos

Pemerintah Kota Surabaya resmi menggencarkan pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital sebagai bagian dari program percontohan nasional. Langkah strategis ini ditempuh dengan menggandeng ribuan agen yang tersebar di tingkat kelurahan dan kecamatan, guna mempercepat validasi data penerima bantuan sosial. Program ini menandai era baru penyaluran bansos berbasis teknologi digital yang terintegrasi, sehingga bantuan dapat tersalurkan tepat kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

Penunjukan Kota Surabaya sebagai salah satu dari 42 daerah percontohan Perlinsos Digital tahun 2026 menjadi pengakuan atas kesiapan infrastruktur dan komitmen daerah dalam melakukan transformasi perlindungan sosial. Dalam sistem baru ini, data dari berbagai kementerian dan lembaga dilebur menjadi satu basis data terpadu yang mengandalkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta teknologi pengenalan wajah. Integrasi ini memungkinkan verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat berlangsung jauh lebih efisien.

Revolusi Verifikasi Berbasis Wajah dan NIK

Sistem inovatif ini memangkas proses verifikasi yang semula bisa memakan waktu berhari-hari menjadi hanya sekitar 15 hingga 45 menit. Begitu warga melakukan pendaftaran, kamera ponsel atau perangkat yang digunakan agen akan langsung mencocokkan data biometrik wajah dengan basis data kependudukan. Hasilnya, sistem secara otomatis mengeluarkan indikator kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan—apakah tergolong mampu, rentan, atau miskin ekstrem. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa banyak warga yang sebelumnya tidak terdata kini berhasil diidentifikasi berkat bantuan ribuan agen yang melakukan penjangkauan langsung dari pintu ke pintu.

"Keterlibatan ribuan agen ini adalah kunci sukses. Mereka tidak hanya membantu pendaftaran, tetapi juga mengedukasi warga tentang pentingnya data yang akurat. Kami ingin memastikan tidak ada lagi bansos yang salah sasaran karena data yang kedaluwarsa atau tidak cocok," ujar Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya saat meninjau proses pendaftaran di salah satu kelurahan.

Kolaborasi Demi Bansos Tepat Sasaran

Perlinsos Digital bukan sekadar proyek pendataan, melainkan fondasi bagi kebijakan sosial yang lebih adil. Melalui sinkronisasi dengan data BPJS Kesehatan, DTKS, dan data kemiskinan daerah, sistem ini mampu memperbarui status ekonomi warga secara berkala. Agen yang direkrut dari unsur karang taruna, kader PKK, dan relawan lokal menjadi ujung tombak di komunitas. Mereka dibekali pelatihan teknis agar mampu mengoperasikan aplikasi pendaftaran sekaligus memverifikasi kondisi lapangan, seperti kualitas rumah, akses listrik, dan sanitasi. Dengan bekal tersebut, validasi tidak hanya mengandalkan pengakuan warga, tetapi juga observasi langsung yang terekam digital.

Ke depannya, Pemkot Surabaya menargetkan seluruh warga prasejahtera dapat terverifikasi dalam sistem ini sebelum penyaluran bansos tahap berikutnya. Diharapkan, pendekatan digital yang didukung sumber daya manusia di lapangan ini bisa menjadi model nasional yang mereplikasi kesuksesan Surabaya ke daerah-daerah lain di Indonesia, membangun jaringan perlindungan sosial yang benar-benar responsif dan akurat.