Kementerian PU Klarifikasi Viral Surat Perjalanan Dinas: Keluarga Menteri Ikut ke AS Tanpa Dana APBN

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) buka suara merespons ramainya perbincangan surat perjalanan dinas Menteri PU Dody Hanggodo ke New York, Amerika Serikat (AS) yang bocor di media sosial. Dalam surat yang viral itu, tercantum nama istri Menteri, Irma Hermawati, serta anaknya, Aurellia Tsabitha Meidirama. Publik sontak mempertanyakan apakah keikutsertaan keluarga menteri dibiayai oleh uang negara. Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, langsung memberikan klarifikasi tegas bahwa tidak ada dana APBN yang digunakan untuk keberangkatan keluarga Menteri Dody.

Surat Hanya untuk Kelengkapan Visa, Bukan Pembiayaan

Apri menjelaskan bahwa dokumen yang beredar adalah surat yang ia tandatangani semata-mata sebagai pelengkap persyaratan administrasi pengurusan visa kunjungan ke Amerika Serikat. Menteri Dody dijadwalkan menghadiri High-Level Meeting on the Midterm Review of the New Urban Agenda yang akan berlangsung pada 13–19 Juli 2026. Kehadiran nama istri dan anak Menteri dalam surat itu, ujarnya, hanya dimaksudkan untuk memperlancar proses aplikasi visa keluarga, bukan sebagai bukti penanggungan biaya oleh negara.

"Surat ini hanya untuk kepentingan pengurusan visa, bukan untuk membiayai perjalanan keluarga. Biaya perjalanan dinas Menteri sepenuhnya menggunakan APBN, sedangkan biaya istri dan anak Menteri ditanggung sendiri secara mandiri," kata Apri Artoto, Jumat (4/7/2026).

Kementerian PU menegaskan bahwa praktik ini lazim dilakukan untuk mempermudah pengurusan visa bagi keluarga pejabat yang hendak mendampingi kunjungan tanpa membebani keuangan negara. Apri memastikan, seluruh pengeluaran pribadi keluarga Menteri selama di AS berasal dari kantong sendiri dan tidak ada aliran dana APBN yang terserap. "Kami ingin meluruskan kesalahpahaman di masyarakat. Seluruh perjalanan keluarga Menteri tidak menggerogoti uang rakyat," tegasnya lagi.

Surat yang beredar memicu spekulasi liar di tengah publik yang belakangan makin kritis terhadap penggunaan anggaran pemerintah. Kementerian PU merespons cepat dengan memaparkan kronologi penerbitan surat dan rincian pembiayaan. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah terjadinya fitnah. Pihak kementerian pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengedepankan pengecekan fakta kepada saluran resmi, seperti laporan yang disiarkan oleh Terdepan.id.

Dengan klarifikasi ini, Kementerian PU berharap polemik dapat segera mereda dan fokus kembali pada persiapan substansi pertemuan tingkat tinggi yang akan membahas evaluasi tengah periode Agenda Perkotaan Baru tersebut.