JEMBRANA — Bupati Kembang Hartawan Lantik Lima Kepala OPD di TPA Peh

Pagi itu, langit di atas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Peh, Kabupaten Jembrana, tampak kelabu. Aroma khas sampah yang menggunung setinggi hampir sepuluh meter menyeruak bersama embusan angin. Namun, di puncak tumpukan sampah itulah sejarah baru ditorehkan. Bupati Jembrana, I Nengah Tamba yang akrab disapa Kembang Hartawan, dengan khidmat memimpin prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan lima Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di atas gunungan sampah. Sebuah pemandangan yang tak lazim, namun sarat makna.

Lima pejabat baru itu adalah sosok-sosok yang lolos dari sistem Manajemen Talenta berbasis merit—sebuah mekanisme pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang baru pertama kali diterapkan di lingkungan Pemkab Jembrana. Bukan lagi kedekatan, bukan titipan partai, melainkan kompetensi dan rekam jejak yang diuji secara transparan. Pelantikan di atas gunungan sampah pun bukan kebetulan; ia adalah pesan simbolik yang sengaja dipilih Bupati Kembang untuk mengingatkan bahwa pemimpin sejati lahir dari keberpihakan pada persoalan paling dasar: kebersihan, lingkungan, dan kesejahteraan rakyat kecil.

Dari Meritokrasi ke Panggung Sampah

Sejak awal kepemimpinannya, Bupati Kembang Hartawan dikenal sebagai figur yang vokal soal reformasi birokrasi. Penerapan sistem merit ini adalah wujud komitmennya. Dalam acara yang digelar sederhana tanpa panggung megah, hadir para pejabat, tokoh masyarakat, dan puluhan pemulung yang sehari-hari menggantungkan hidup di TPA Peh. Mereka tak hanya menyaksikan, tapi juga dilibatkan dalam doa dan harapan. Momen itu menjadi pengikat batin antara pemimpin dan mereka yang selama ini kerap terlupakan.

Lima kepala OPD yang dilantik meliputi Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perhubungan, serta Inspektorat Daerah. Masing-masing telah melalui tahapan asesmen, uji kompetensi, wawancara panel independen, hingga paparan visi. Semua skor ditayangkan secara terbuka di laman resmi Pemkab Jembrana, sehingga publik bisa memantau. “Kami ingin memutus mata rantai politik uang dan KKN dalam birokrasi. Sistem ini akan menjadi standar permanen,” tegas Bupati.

“Saya sengaja memilih TPA Peh sebagai lokasi pelantikan. Di sini, setiap hari ada perjuangan hidup. Dari tumpukan sampah, ada nafkah, ada kreativitas pemulung. Saya ingin para kepala OPD baru ini tak pernah lupa bahwa tugas mereka adalah melayani, bukan dilayani. Dan bahwa masalah sampah bukan sekadar urusan teknis, melainkan tanggung jawab kolektif yang membutuhkan hati dan inovasi.” — Bupati Jembrana, Kembang Hartawan

Simbolisme yang Menggetarkan

Bagi masyarakat Jembrana, pemandangan gunungan sampah yang dijadikan altar pelantikan menyisakan kesan mendalam. Ni Ketut Sari, seorang pemulung yang sudah 12 tahun bekerja di TPA Peh, tak kuasa menahan haru. “Saya tidak pernah bermimpi bisa sedekat ini dengan bupati, apalagi di tengah sampah. Rasanya kami diakui sebagai manusia,” ucapnya. Pilihan tempat ini seakan ingin mengangkat derajat mereka yang selama ini dipandang sebelah mata karena hidup dari memilah sampah.

Di sisi lain, muncul pula diskursus publik tentang estetika dan efektivitas. Namun, langkah Bupati Kembang justru mendapat apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang menyebutnya sebagai inovasi pelantikan dengan nilai edukasi tinggi. Kepala Biro Perencanaan KemenPAN-RB menyampaikan bahwa Jembrana menjadi satu dari sedikit daerah yang berani mengawinkan sistem merit dengan pesan lingkungan secara ekstrem.

Menjaga Marwah Reformasi Birokrasi

Pelantikan ini bukan sekadar seremoni. Para kepala OPD yang baru akan langsung dihadapkan target kinerja yang terukur: penurunan volume sampah anorganik 30 persen dalam setahun, digitalisasi layanan publik, dan percepatan penyerapan anggaran. Di TPA Peh, Bupati menandatangani pakta integritas bersama mereka di atas tumpukan plastik—mengingatkan bahwa janji yang dibuat di tempat paling kotor harus tetap bersih dijalankan.

Ke depan, Pemkab Jembrana berencana menjadikan TPA Peh sebagai lokasi pendidikan lingkungan terpadu. Para pemulung akan diberdayakan melalui koperasi yang dikelola Dinas Koperasi dan UKM. Sementara Dinas Lingkungan Hidup mendapat misi mengubah sebagian area TPA menjadi ruang terbuka hijau. Semua rencana ini terangkum dalam road map yang telah disepakati.

Matahari akhirnya meninggi di ufuk timur. Gunungan sampah yang menjadi saksi bisu perlahan ditinggalkan para tamu undangan. Namun, jejak langkah di atas tumpukan itu meninggalkan ingatan kuat: bahwa di tempat yang dianggap rendah sekalipun, sebuah awal yang luhur bisa dimulai.