Jakarta, Terdepan.id — Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memberikan arahan tegas kepada jajaran direksi PT PLN (Pe

Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah bersama PLN telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah variabel yang mempengaruhi operasional pembangkitan listrik. Salah satu temuan penting adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan batu bara riil PLN dengan volume kontrak pengadaan yang sudah terjalin dengan perusahaan pemasok.

“Total konsumsi batu bara PLN kita setiap tahun itu 154 juta ton. Sementara penugasan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan untuk melayani PLN itu sudah sekitar 180-190 juta ton, yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton,” kata Bahlil usai menghadap Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/6/2026).

Secara matematis, Bahlil menjelaskan, selisih antara kontrak tahunan sebesar 134 juta ton dengan total kebutuhan 154 juta ton seharusnya tidak menjadi masalah signifikan dalam periode setengah tahun pertama berjalan. Namun, persoalan utamanya bukan sekadar kuantitas, melainkan spesifikasi kualitas batu bara yang dibutuhkan oleh pembangkit-pembangkit listrik milik PLN.

“Sebenarnya, secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha, 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan berbulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu, atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending,” lanjutnya.

Arahan Prabowo: Jamin Pasokan dan Kualitas

Permintaan PLN terhadap batu bara berkalori medium untuk proses blending — pencampuran dengan batu bara berkalori rendah agar sesuai spesifikasi teknis pembangkit — menjadi titik krusial dalam evaluasi tersebut. Pasokan batu bara yang tidak konsisten pada segmen kalori tertentu dapat memicu penurunan kinerja pembangkit dan berujung pada pemadaman bergilir saat beban puncak.

Prabowo, menurut Bahlil, memberikan penekanan agar segenap pemangku kepentingan di sektor energi mengambil langkah taktis jangka pendek untuk memastikan keandalan pasokan listrik ke masyarakat. Arahan tersebut mencakup percepatan distribusi batu bara dari tambang ke lokasi pembangkit, optimalisasi skema blending, serta audit menyeluruh terhadap implementasi kontrak yang telah diteken para pemasok.

Kementerian ESDM saat ini terus berkoordinasi intensif dengan PLN dan asosiasi perusahaan tambang untuk mencari solusi struktural atas permasalahan ini, guna mencegah berulangnya krisis kelistrikan yang mengganggu aktivitas ekonomi dan kenyamanan publik di Pulau Jawa.