Balikpapan, PROKAL.CO – Puluhan tahun menggantungkan hidup dari lahan garapan, kini puluhan

Akar Masalah: Lahan Garapan Masuk Kawasan IKN

Warga yang mayoritas bekerja sebagai pekebun buah dan petani palawija ini mengaku tak pernah sekalipun mendapatkan informasi resmi bahwa lahan tempat mereka mencari nafkah masuk dalam delineasi kawasan IKN. Mereka baru tersadar ketika petugas gabungan mendatangi lokasi dan memberikan surat peringatan untuk segera mengosongkan lahan, dengan ancaman pidana jika tetap bertahan.

“Kami bukan pendatang yang asal rampas lahan. Kakek kami sudah menanam durian dan langsat di sini sejak tahun 1980-an. Tiba-tiba kami disebut penyerobot,” ujar Asmadi (52), salah seorang warga Sungai Seluang, saat ditemui di kebunnya, Rabu (19/4).

Menurut penutusan warga, tidak ada proses sosialisasi yang memadai. Selama ini mereka hanya mendengar isu IKN dari media, namun tidak pernah ada klarifikasi langsung dari otoritas terkait soal status tanah mereka. Beberapa warga bahkan telah mengantongi Surat Keterangan Tanah (SKT) dari kelurahan, namun dokumen itu kini dianggap tidak cukup kuat secara hukum.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Total terdapat sekitar 78 kepala keluarga yang tersebar di tiga rukun tetangga (RT) yang terancam kehilangan sumber penghidupan. Mayoritas dari mereka tidak memiliki pekerjaan sampingan selain bertani. Jika dipaksa pindah, mereka khawatir akan jatuh miskin di usia senja. Anak-anak mereka yang selama ini mengandalkan hasil kebun untuk biaya sekolah juga terancam putus pendidikan.

Selain itu, potensi hasil bumi tahunan yang hilang cukup besar. Berdasarkan data informal kelompok tani setempat, rata-rata satu keluarga mampu menghasilkan 2-3 ton durian per musim, serta puluhan ton pisang dan sayuran yang dipasok ke pasar tradisional di Balikpapan. Kehilangan lahan ini tidak hanya berdampak pada warga, tetapi juga mengganggu stabilitas pangan lokal.

Permohonan kepada Presiden

Merasa tak memiliki jalur lain, warga memutuskan untuk menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Isi surat tersebut adalah permohonan agar pemerintah memberikan solusi kemanusiaan, bukan sekadar pendekatan legal-formal. Mereka mengusulkan beberapa alternatif, seperti program transmigrasi lokal, kompensasi yang layak, atau bahkan skema kemitraan agar warga bisa tetap berkebun di lahan yang sama, namun dengan status yang disesuaikan dengan aturan IKN.

“Kami tidak mungkin melawan negara. Tapi kami minta diperlakukan sebagai warga negara, bukan sebagai musuh. Tolong Pak Presiden dengarkan kami,” tutur Mulyati (47), pegiat perempuan tani Samboja Barat.

Regulasi yang Perlu Dikaji Ulang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, semua aset di dalam kawasan inti IKN wajib tunduk pada ketentuan Otorita IKN. Namun, sejumlah analis hukum agraria menilai bahwa klaim warga yang sudah menempati lahan puluhan tahun tanpa sengketa seharusnya dapat dipertimbangkan sebagai hak lama (beschikking) yang patut dilindungi, meskipun secara administratif belum bersertifikat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Otorita IKN belum memberikan tanggapan resmi terkait kasus warga Sungai Seluang. Sementara itu, pemerintah kecamatan mengakui menerima laporan dari warga dan akan menjembatani audiensi dengan pihak terkait.

Warga berharap perhatian Presiden dapat menjadi jalan tengah agar mereka tidak kehilangan martabat dan penghidupan sekaligus. “Kebun ini bukan sekadar lahan, ini sejarah keluarga kami,” ujar Asmadi lagi.

Kini, masa depan puluhan keluarga itu benar-benar bergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemangku kepentingan di tingkat nasional. Apakah ada ruang kemanusiaan di tengah ambisi pembangunan IKN, ataukah mereka akan benar-benar tergusur tanpa sisa?