Wamendagri Wiyagus Dorong Kepala Daerah Kembangkan Kepemimpinan Adaptif lewat Pembiayaan Kreatif

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya transformasi pola kepemimpinan di tingkat daerah. Di tengah tekanan efisiensi anggaran dan ketidakpastian ekonomi global, para kepala daerah diminta tidak lagi bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Wiyagus mendorong agar setiap pemimpin daerah mengadopsi pendekatan adaptive leadership dengan memaksimalkan skema pembiayaan kreatif atau creative financing.

Menurut Wiyagus, strategi pembiayaan kreatif bukan sekadar alternatif, melainkan keharusan agar roda pembangunan daerah tetap bergerak. Skema ini mencakup kerja sama dengan badan usaha, pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), obligasi daerah, hingga pendekatan pembiayaan berbasis aset. Dengan begitu, daerah tidak sepenuhnya terbebani oleh keterbatasan fiskal yang selama ini menjadi kendala klasik.

Adaptive Leadership di Tengah Gejolak Geopolitik

Wamendagri menyoroti dampak eskalasi geopolitik global yang sulit diprediksi. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk lebih lincah dan inovatif dalam merancang kebijakan pembangunan. Kepemimpinan adaptif, kata Wiyagus, adalah kemampuan membaca perubahan secara cepat dan meresponsnya dengan langkah konkret, termasuk menciptakan sumber pendanaan baru di luar mekanisme konvensional.

"Kita tahu di tengah efisiensi tahun 2026 memang kepala daerah sekarang ini dituntut untuk benar-benar bisa mengimplementasikan apa yang dinamakan adaptive leadership di tengah gejolak eskalasi geopolitik global yang susah diprediksi," ujar Wiyagus dalam keterangan tertulis yang diterima Terdepan.id, Sabtu (4/7/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa era kepemimpinan birokratis yang kaku sudah tidak relevan. Kepala daerah harus bertransformasi menjadi motor penggerak ekosistem investasi dan kolaborasi multipihak. Pembiayaan kreatif menjadi instrumen vital untuk menjembatani gap antara kebutuhan pembangunan dan keterbatasan APBD.

Lebih lanjut, Wiyagus mengingatkan bahwa keberhasilan skema ini sangat bergantung pada komitmen dan integritas kepala daerah. Transparansi, akuntabilitas, serta kemampuan negosiasi menjadi modal utama agar proyek-proyek strategis tetap berjalan tanpa menimbulkan beban utang yang tidak terkendali. Pemerintah pusat, melalui Kemendagri, siap memberikan pendampingan teknis dan regulasi yang mendukung.

Dengan dorongan ini, diharapkan para kepala daerah segera mengidentifikasi potensi sumber pembiayaan non-APBD di wilayahnya masing-masing. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan semangat desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan daerah untuk berkreasi, namun tetap dalam koridor tata kelola yang baik. Pembiayaan kreatif bukan hanya soal mencari uang, melainkan membangun kemandirian daerah yang berkelanjutan di tengah dinamika global.