Usulan Ganti Nama Jawa Barat Jadi Provinsi Sunda Menguat, Proses Legislasi di DPRD Lanjut

Usulan mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali menunjukkan momentum signifikan setelah mendapatkan respons serius dari para legislator di gedung dewan. Dalam sebuah rapat kerja yang digelar oleh Komisi I DPRD Jawa Barat, rencana tersebut untuk pertama kalinya secara formal dibahas bersama pihak-pihak yang mengadvokasi perubahan nama tersebut. Rapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh Koordinator beserta para Pendukung Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat yang telah lama mengkampanyekan agenda mengembalikan identitas kearifan lokal daerah ini.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Kamis, 2 Juli 2026, peserta rapat menyepakati langkah konkret untuk meneruskan aspirasi perubahan nama ke tingkat legislasi resmi. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk komitmen DPRD Jawa Barat dalam menyikapi tuntutan publik yang menginginkan penggunaan nama Sunda sebagai identitas provinsi. Meski demikian, mekanisme teknis pelaksanaannya masih akan ditentukan lebih lanjut oleh DPRD Jawa Barat melalui berbagai pertimbangan akademis, sosial, dan politis yang matang demi menghindari dampak negatif di masa mendatang.

Dukungan dan Tantangan Perubahan Identitas

Keputusan melanjutkan usulan ini ke ranah legislasi tentu bukan perkara mudah. Dibutuhkan kajian mendalam mengenai implikasi sosial, ekonomi, serta politik yang mungkin timbul akibat perubahan nama sebuah provinsi besar seperti Jawa Barat. Para pendukung berargumen bahwa nama Sunda lebih mencerminkan jati diri dan warisan budaya masyarakat pribumi yang telah tergerus oleh kebijakan-kebijakan sentralistik selama bertahun-tahun. Mereka meyakini bahwa perubahan nama akan membawa aura baru bagi pembangunan daerah yang lebih berpihak pada akar budaya.

"Kami berharap langkah ini menjadi titik balik pemulihan identitas budaya Sunda yang sejatinya menjadi karakter utama provinsi ini. Dukungan DPRD sangat berarti agar aspirasi rakyat tidak sekadar wacana," ujar salah satu koordinator usulan usai rapat.

Sementara itu, langkah serupa juga tengah mengemuka di berbagai daerah lain di Indonesia. Seperti dilaporkan media kami, fenomena perubahan nama daerah menunjukkan semakin menguatnya kesadaran identitas lokal di tengah arus globalisasi dan sentralisme kebijakan nasional. Berbagai kelompok masyarakat mulai menuntut penamaan yang sesuai dengan sejarah, ejaan yang benar, atau identitas asli daerahnya masing-masing.

Terdepan.id akan terus memantau perkembangan proses legislasi perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Publik tentu menanti bagaimana DPRD Jawa Barat menyusun rancangan peraturan daerah dan mekanisme penyampaian aspirasi tersebut ke tingkat pusat. Mengingat setiap perubahan nama daerah memerlukan persetujuan dan regulasi dari pemerintah federal, maka dibutuhkan kelengkapan administrasi serta argumentasi yang kuat agar usulan ini dapat direalisasikan dalam waktu dekat.