Universitas Bung Karno Bantah Isu Suap, Pastikan Investigasi Internal Ketat

Jakarta – Pimpinan Universitas Bung Karno (UBK) akhirnya buka suara menanggapi pengakuan mengejutkan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) yang mengaku menerima dana sebesar Rp20 juta menjelang aksi demonstrasi mahasiswa beberapa waktu lalu. Dalam keterangan pers yang digelar di kampus setempat, pihak rektorat membenarkan adanya pengakuan tersebut dan menyatakan telah mengambil langkah tegas.

Kronologi dan Pengakuan yang Mengguncang Kampus

Menurut laporan yang dihimpun Terdepan.id, pengakuan itu pertama kali mencuat setelah beredar pesan berantai di kalangan mahasiswa. Sang Ketua BEM FH disebut-sebut mengakui menerima sejumlah uang dari pihak luar yang diduga bertujuan memengaruhi arah dan eskalasi aksi mahasiswa yang saat itu sedang gencar menyuarakan isu kenaikan biaya kuliah. Jumlah Rp20 juta itu ditengarai diterima dalam dua tahap menjelang dan pasca-aksi.

UBK menegaskan, pengakuan itu disampaikan langsung oleh yang bersangkutan dalam suatu forum internal dan kemudian viral di lingkungan kampus. “Kami tidak menutup-nutupi fakta. Memang ada pengakuan itu, dan kami langsung bergerak,” ujar seorang pejabat universitas yang enggan disebutkan namanya, dalam sesi tanya jawab yang berlangsung tegang.

“Kampus ini berkomitmen pada integritas dan independensi gerakan mahasiswa. Begitu informasi diterima, kami bentuk tim investigasi dan nonaktifkan yang bersangkutan dari seluruh kegiatan organisasi kemahasiswaan.”

Sanksi Nonaktif dan Investigasi Multi-Pihak

Atas dasar pengakuan tersebut, UBK resmi menonaktifkan Ketua BEM FH dari jabatannya efektif sejak hari pengakuan terverifikasi. Selain itu, universitas membentuk tim investigasi gabungan yang melibatkan unsur pimpinan fakultas, dosen etika, dan perwakilan senat mahasiswa untuk mengusut tuntas aliran dana tersebut. Investigasi ini bertujuan mengidentifikasi apakah ada aktor lain di dalam maupun di luar kampus yang terlibat, serta memetakan potensi pelanggaran kode etik mahasiswa dan aturan universitas.

Rektorat juga membantah kabar bahwa praktik semacam ini lazim terjadi. “Ini kasus pertama yang mencuat seterang ini, dan kami perlakukan sebagai preseden buruk yang harus diberantas,” tegas sumber yang sama. Pihak kampus berjanji akan mempublikasikan hasil investigasi secara transparan, meski waktu pastinya belum ditentukan karena mempertimbangkan kompleksitas kasus.

Sementara itu, elemen mahasiswa dari fakultas lain menyambut baik langkah cepat kampus, namun mendesak agar investigasi tidak berhenti pada satu individu. Mereka mencurigai adanya jaringan yang lebih luas mengingat intensitas gerakan mahasiswa di UBK dalam beberapa bulan terakhir. Hingga berita ini diturunkan, Terdepan.id masih berusaha mengonfirmasi langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan, tetapi yang bersangkutan tidak merespons permintaan wawancara.