Tiga Pejabat Bea Cukai Jadi Tersangka Korupsi Tanah Jarang

Kejaksaan Agung resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan mineral tanah jarang (rare earth). Ketiganya diduga kuat terlibat dalam manipulasi dokumen ekspor mineral yang seharusnya dilarang dikirim ke luar negeri tanpa izin resmi. Penetapan tersangka ini merupakan babak baru dalam pengawasan rantai pasok mineral strategis Indonesia. Dua dari tiga tersangka merupakan pejabat aktif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sementara satu lainnya adalah pemilik perusahaan tambang yang beroperasi di Kepulauan Bangka Belitung.

Modus yang dijalankan terbilang rapi: para tersangka mengubah kode Harmonized System (HS) pada dokumen pabean agar mineral tanah jarang—yang seharusnya tercatat sebagai komoditas terbatas—tampak seperti produk mineral biasa yang bebas ekspor. Dengan memalsukan uraian barang menjadi “pasir silika olahan” atau “kaolin teknis”, pengiriman bernilai puluhan miliar rupiah berhasil melenggang ke pelabuhan tujuan di Tiongkok dan Vietnam. Nilai total ekspor ilegal sejak 2024 diperkirakan mencapai Rp2,8 triliun, angka yang melampaui valuasi kasus serupa sebelumnya. Menurut pengamat kebijakan minerba dari Universitas Indonesia, “Ini bukan sekadar penyelundupan biasa, melainkan sabotase ekonomi tingkat tinggi terhadap posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok komponen elektronik dan baterai global.”

Untuk memahami kenapa mineral ini begitu bernilai, bayangkan tanah jarang sebagai “vitamin” bagi teknologi modern. Tanpa neodymium, magnet motor listrik kehilangan kekuatannya. Tanpa europium, layar smartphone tidak akan bisa menampilkan warna merah menyala. Meski disebut “jarang”, mineral ini sebenarnya cukup melimpah di Indonesia, termasuk pada tailing tambang timah di Bangka Belitung. Sayangnya, proses pemisahan dan pemurniannya memerlukan teknologi tinggi, sehingga negara kerap lengah dan pengusaha nakal mudah menyelundupkannya mentah-mentah ke luar.

Pola Kejahatan dan Celah Sistem Pengawasan

Penetapan tiga tersangka ini mengungkap celah serius pada digitalisasi sistem kepabeanan nasional. Para pelaku tidak perlu menyuap petugas lapangan secara langsung; mereka cukup memanfaatkan kelemahan verifikasi otomatis pada sistem Indonesia National Single Window (INSW). Dokumen diajukan melalui portal, kode HS diubah di tingkat entri oleh importir/eksportir, dan petugas Bea Cukai yang bertanggung jawab justru memvalidasi tanpa inspeksi fisik. Alhasil, kontainer mineral strategis itu lolos begitu saja di bawah radar.

Untuk memperjelas peran masing-masing tersangka dan dampaknya, berikut perbandingan sederhana:

Data dari Badan Geologi Kementerian ESDM menunjukkan potensi tanah jarang nasional mencapai 5,8 juta ton oksida, namun angka ekspor legal tidak pernah melampaui 50 ton per tahun. Artinya, kejahatan ini tidak hanya menggerogoti penerimaan negara lewat bea keluar dan royalti nol persen, tetapi juga merampas kesempatan Indonesia membangun industri hilir sendiri. Ekonom sumber daya alam dari CSIS, Dr. Yose Rizal, menyebut “Setiap kontainer yang lolos setara dengan hilangnya tiga lapangan kerja teknik material di dalam negeri dalam jangka menengah.”

Meski begitu, langkah Kejaksaan Agung ini membawa angin segar. Penyidik menggunakan pendekatan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di samping pasal korupsi, yang memungkinkan perampasan aset hasil kejahatan secara lebih luas. MRA dan YBS kini terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara serta denda miliaran rupiah sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, PT Logam Prima Mineral menghadapi sanksi korporasi, termasuk kemungkinan pembubaran perusahaan. Sejak kasus ini mencuat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tengah memperkuat sistem auto-verifikasi dan berencana mengadopsi teknologi pemindai komposisi mineral (spektrometer XRF) di pelabuhan utama.