Presiden Prabowo Sebut Gaji Guru dan PNS Masih Rendah Akibat Kebocoran Ekonomi Tahunan Hingga Rp 2.500 Triliun

Jakarta, Terdepan.id — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pengakuan terbuka bahwa tingkat kesejahteraan para guru dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini masih berada dalam kondisi belum ideal. Dalam sebuah forum nasional, ia menyoroti rendahnya penghasilan aparatur negara dan tenaga pengajar tersebut sebagai dampak langsung dari kebocoran ekonomi negara yang selama ini terus berlangsung.

Pernyataan itu disampaikan di depan para peserta Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (23/6/2026). Di hadapan para ulama, Presiden Prabowo secara blak-blakan menanyakan akar persoalan mengapa tunjangan dan gaji pegawai, khususnya guru, tak kunjung mengalami peningkatan yang signifikan.

“Kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang, karena uangnya nggak ada, diambil terus,” tegas Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Presiden kemudian membeberkan data yang cukup mengejutkan. Ia menduga bahwa kebocoran ekonomi nasional akibat praktik-praktik ilegal seperti penyelundupan, korupsi, dan penghindaran pajak mencapai angka yang fantastis, yaitu sekitar US$ 150 miliar per tahun. Jika dikonversi ke dalam mata uang rupiah, jumlah tersebut setara dengan sekitar Rp 2.500 triliun. Angka ini jauh melampaui total belanja kementerian atau lembaga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor penggajian dan pembangunan.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa hilangnya potensi pendapatan negara sebesar itu membuat pemerintah kerap mengalami kesulitan dalam mengalokasikan anggaran yang memadai. Alhasil, sektor-sektor vital, terutama peningkatan kesejahteraan guru dan PNS, kerap menjadi terhambat karena prioritas fiskal tersedot untuk menambal lubang kebocoran yang tak kunjung usai.

Menurut laporan Terdepan.id dari analisis pidato tersebut, Presiden Prabowo tidak langsung merinci sektor mana yang paling parah mengalami kebocoran. Namun, ia secara jelas mengaitkan maladministrasi anggaran ini dengan ketidakmampuan negara untuk menggaji para pendidik dan birokrat secara lebih layak. Baginya, tidak masuk akal jika negara dengan potensi penerimaan besar seperti Indonesia justru tidak mampu membayar para gurunya dengan standar yang memadai.

“Uangnya diambil oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita harus menghentikan ini. Kalau berhasil, anggaran untuk guru bisa langsung naik drastis, tanpa perlu berdebat panjang di rapat-rapat anggaran,” imbuh Presiden.

Di momen yang sama, Kepala Negara berjanji akan segera melakukan tindakan korektif secara total. Perbaikan sistemik dalam tata kelola penerimaan negara dan pengawasan ketat terhadap titik-titik rawan kebocoran, termasuk di pelabuhan dan sektor pajak, akan menjadi prioritas utama pemerintahan. Ia optimis, jika kebocoran Rp 2.500 triliun itu berhasil dihentikan, maka dana tersebut bisa langsung dialihkan untuk menyejahterakan para pendidik tanpa harus menaikkan pajak atau memangkas anggaran lain.

Pidato ini mendapat respons positif dari para peserta Munas, mengingat isu kesejahteraan guru dan PNS memang telah menjadi keluhan akut di tingkat akar rumput. Dengan terungkapnya data kebocoran ini, tekanan politik kepada legislatif untuk mengawasi realisasi janji Presiden diperkirakan akan meningkat tajam dalam rapat-rapat konsultasi APBN ke depan.