JAKARTA — Negosiasi Rencana Ekspor Listrik Indonesia ke Singapura Temui Jalan Buntu soal Harga

Rencana ambisius Indonesia untuk mengekspor listrik hijau ke Singapura memasuki babak negosiasi yang alot. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara terbuka mengungkapkan bahwa batu sandungan utama saat ini bukanlah persoalan teknis atau infrastruktur, melainkan perhitungan formula harga jual yang belum menemui kata sepakat di antara kedua belah pihak.

Posisi Indonesia dalam Negosiasi Bilateral

Dalam forum dialog yang berlangsung baru-baru ini, Bahlil menegaskan kembali posisi tawar Indonesia. Ia tidak ingin skema ekspor listrik ini hanya menguntungkan salah satu pihak, melainkan harus dibangun di atas fondasi keadilan dan keuntungan resiprokal. "Harus saling menguntungkan," tegas Bahlil, menekankan filosofi inti yang dipegang pemerintah Indonesia dalam negosiasi ini.

Kronologi dan Dinamika Negosiasi

1. Inisiasi Rencana: Proyek ekspor listrik ke Singapura digagas sebagai bagian dari upaya Indonesia memanfaatkan potensi besar energi baru terbarukan (EBT), khususnya tenaga surya dan hidro dari wilayah seperti Pulau Bulan dan Batam. Target pasarnya jelas: Singapura yang tengah gencar mencari sumber energi bersih untuk mengurangi jejak karbonnya.
2. Konsorsium dan Perizinan: Sejumlah konsorsium energi besar telah mendapatkan izin prinsip untuk proyek transmisi listrik bawah laut. Regulasi dan payung hukum di tingkat teknis sebagian besar sudah mulai dirampungkan oleh kementerian terkait.
3. Titik Kebuntuan: Proses negosiasi yang semula berjalan lancar tiba-tiba melambat signifikan saat masuk ke sesi pembahasan harga jual listrik. Bahlil mengonfirmasi bahwa belum ada kesepakatan final mengenai komponen biaya dan margin keuntungan yang dinilai "adil" oleh kedua negara.
4. Prinsip Non-Diskriminatif: Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian ESDM, menegaskan tidak akan melanjutkan proses ekspor jika formula harga yang diajukan Singapura cenderung menekan harga secara tidak wajar. Prinsipnya jelas: ekspor listrik tidak boleh sekadar memenuhi kebutuhan energi tetangga, tetapi harus mendatangkan devisa dan manfaat ekonomi yang signifikan bagi dalam negeri.

Analogi Sederhana: "Barter Energi" di Era Modern

Jika kita menganalogikan situasi ini secara lebih sederhana, negosiasi ini ibarat seorang petani yang memiliki surplus beras organik berkualitas tinggi dan sebuah restoran premium di kota besar yang sedang mencari pasokan tersebut. Restoran menginginkan kualitas terbaik, tetapi ingin membeli dengan harga seperti beras medium. Petani memahami bahwa proses menanam padi organik membutuhkan investasi dan biaya produksi yang lebih mahal. Dalam konteks kelistrikan, "biaya produksi" itu mencakup biaya pembangkitan dari panel surya atau bendungan, biaya transmisi kabel bawah laut, serta pengembalian investasi untuk teknologi penyimpanan energi (Battery Energy Storage System). Pemerintah Indonesia saat ini bertindak sebagai "koperasi petani" yang melindungi agar harga jual tidak jatuh di bawah biaya produksi, sehingga ekspor ini tetap berkelanjutan secara ekonomi, bukan hanya bagi Singapura, tetapi juga bagi neraca dan investasi di Indonesia.

Teknologi dan Angka Penting di Balik Proyek

Proyek ini bukan sekadar wacana transaksi jual-beli konvensional. Data dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa skema ini akan melibatkan transmisi listrik bertegangan tinggi melalui kabel bawah laut sepanjang puluhan kilometer. Singapura memproyeksikan kebutuhan impor listrik hingga 4 gigawatt pada 2035 untuk mendekarbonisasi sektor energinya. Indonesia, dengan potensi energi matahari di wilayah Batam dan Kepulauan Riau, menawarkan pasokan yang stabil. Namun, komponen biaya yang masih dinegosiasikan tidak hanya mencakup harga per kilowatt-hour (kWh) listriknya saja, melainkan juga biaya transmisi, biaya jaminan keandalan sistem, serta potensi mekanisme carbon credit lintas batas yang bisa menjadi nilai tambah bagi Indonesia.

Saling Menguntungkan atau Tidak Sama Sekali

Bahlil menutup pernyataannya dengan optimisme yang hati-hati. Indonesia membuka pintu lebar untuk kerjasama energi hijau ini, namun tidak dengan mengorbankan kedaulatan ekonomi dan potensi pendapatan negara. Pemerintah akan terus mendorong agar formula harga yang disepakati nanti benar-benar mencerminkan kualitas dan nilai strategis listrik yang diekspor.

Dalam lanskap diplomasi energi regional, proyek ini adalah ujian besar. Jika berhasil, Indonesia tidak hanya menjadi pemain utama transisi energi di ASEAN, tetapi juga menciptakan preseden bagaimana keadilan ekonomi harus menjadi inti dari perdagangan karbon dan listrik lintas negara. Jika gagal mencapai kata sepakat, ini akan menjadi bukti bahwa transisi energi global masih harus banyak membenahi aspek keadilan dalam rantai pasoknya.