PMI Manufaktur RI Terkontraksi, PHK dan Inflasi Mengintai

Jakarta - Sektor manufaktur Indonesia kembali masuk zona kontraksi pada Juni 2026. Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur anjlok ke posisi 46,9, merosot dari level 50,0 pada Mei 2026. Data yang dirilis S&P Global ini menandakan penurunan kesehatan industri manufaktur dengan laju paling tajam dalam setahun terakhir. Kontraksi baru terjadi dua kali dalam tiga bulan, menutup semester pertama 2026 dengan sinyal pelemahan permintaan yang kian mengkhawatirkan.

Laporan yang diterima Terdepan.id, Rabu (1/7/2026), mengutip ekonom S&P Global Market Intelligence, Usamah Bhatti, yang menyebut penyusutan pesanan baru sebagai pemicu utama. Pesanan baru turun untuk pertama kalinya dalam tiga bulan dan mencatat penurunan tercepat dalam satu tahun. Hal ini menandakan bahwa konsumen—baik domestik maupun global—mulai mengurangi pembelian, kemungkinan besar dipengaruhi oleh ketidakpastian harga dan kondisi ekonomi.

Permintaan Lesu Tekan Pesanan Baru

Bhatti menjelaskan bahwa setelah sempat stabil di ambang ekspansi pada Mei, permintaan barang manufaktur Indonesia langsung terpukul pada Juni. "Kesehatan sektor manufaktur Indonesia menurun dua kali dalam tiga bulan terakhir menutup semester pertama 2026. Tingkat penurunan merupakan yang paling kuat dalam setahun," ujarnya. Indikasi pelemahan juga tercermin dari output pabrik yang dipangkas, sejalan dengan berkurangnya order baru. Produsen terpaksa menyesuaikan volume produksi agar tidak menumpuk stok di tengah melambatnya penjualan.

Pelemahan permintaan ini tak lepas dari dampak inflasi yang terus menekan daya beli masyarakat. Kenaikan harga bahan baku dan biaya logistik ikut mempengaruhi harga jual produk akhir, membuat konsumen lebih berhati-hati. Di sisi lain, pasar ekspor juga menunjukkan perlambatan karena beberapa negara mitra dagang utama menghadapi perlambatan ekonomi. Alhasil, pelaku industri menghadapi tekanan ganda: volume pesanan lebih sedikit dan margin keuntungan terhimpit oleh biaya produksi yang tinggi.

Ancaman Pemutusan Kerja dan Tekanan Harga

Salah satu sorotan tajam dari kontraksi PMI adalah meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketika permintaan menurun, pabrik mengurangi tenaga kerja untuk menekan biaya operasional. Survei S&P Global kerap mengindikasikan bahwa penurunan indeks produksi dan ketenagakerjaan berjalan beriringan. Dengan PMI di bawah 50 selama dua dari tiga bulan terakhir, kemungkinan penyesuaian jumlah pekerja di sektor manufaktur menjadi kian nyata. Potensi PHK ini bakal menambah beban pada pemulihan ekonomi nasional yang masih bergerak lambat.

Di saat yang sama, tekanan inflasi dari sisi produsen tetap tinggi. Biaya input masih merangkak naik akibat fluktuasi harga energi dan bahan impor, sementara nilai tukar rupiah yang bergerak volatil menambah ketidakpastian. Meskipun demikian, kontraksi permintaan membuat produsen sulit membebankan seluruh kenaikan biaya kepada konsumen, sehingga margin keuntungan terus tertekan. Kondisi ini dapat memaksa sebagian pelaku industri untuk merampingkan operasi atau menunda ekspansi hingga ada perbaikan permintaan yang lebih pasti.

Dengan PMI yang kembali mengarah ke wilayah kontraksi, harapan akan perbaikan di paruh kedua 2026 menjadi sangat bergantung pada stabilitas harga dan upaya menjaga daya beli. Pemerintah dan bank sentral dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan pengendalian inflasi dan stimulasi pertumbuhan. Tanpa adanya perbaikan permintaan yang signifikan, sektor manufaktur berpotensi menghadapi gelombang efisiensi yang berdampak langsung pada tenaga kerja dan iklim investasi.

Terdepan.id, Rabu (1/7/2026)