Munafri Libatkan APH Kawal Tender Stadion Untia Rp350 Miliar

Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah antisipatif dalam proyek infrastruktur strategis mereka. Wali Kota Munafri Arifuddin secara resmi menyatakan bahwa proses pembangunan Stadion Untia akan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengawal seluruh tahapan, mulai dari pengadaan hingga pelaksanaan konstruksi. Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang sangat besar, yaitu Rp350 miliar. Proyek ini kini telah memasuki tahap penawaran dengan metode design and build yang telah ditayangkan secara resmi. “Sudah tayang di design and build-nya. Kita menunggu penawaran yang terbaik untuk memastikan tahun ini sudah ada progres dari pekerjaan stadion di Untia,” ujar Munafri pada Kamis (9/7/2026). Kehadiran APH diharapkan menjadi pagar pengaman ganda untuk mencegah penyimpangan dan menjaga kualitas pengerjaan sebuah bangunan yang tidak bisa disamakan dengan gedung konvensional.

Proyek ini akan digarap dengan skema tahun jamak (multiyears) yang membentang dari 2026 hingga 2027. Pada tahun anggaran pertama ini, fokus pekerjaan diarahkan pada penimbunan lahan dan pembangunan struktur dasar stadion. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, mengonfirmasi bahwa tahapan pemilihan penyedia jasa telah dimulai dengan pengumuman prakualifikasi pada 3 Juli 2026 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kota Makassar. Paket pekerjaan ini tercatat resmi dengan nama “Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Pembangunan Stadion Untia”. Meski demikian, nilai kontrak definitif belum ditetapkan karena proses pengadaan masih berada pada fase prakualifikasi dua file yang krusial.

Mengapa Pelibatan APH Menjadi Game Changer?

Keputusan melibatkan APH sejak tahap tender merupakan pendekatan proaktif yang relatif jarang terjadi di tingkat pemerintah kota. Biasanya, APH masuk ketika indikasi penyimpangan sudah muncul. Dengan menempatkan pengawasan hukum di muka, Wali Kota Munafri berusaha membangun trust architecture bagi publik. Hal ini menciptakan efek jera psikologis bagi calon kontraktor yang mungkin berpikir untuk melakukan efisiensi di luar spesifikasi teknis. “Ini tidak bisa salah-salah karena stadion bukan bangunan biasa. Ada aturan-aturan dan standarisasi yang harus dipenuhi,” tegas Munafri. Secara analitis, langkah ini mentransformasi mekanisme kontrol dari sekadar audit administratif birokratis menuju potensi penyelidikan hukum. Jika diibaratkan keamanan siber, ini adalah penerapan sistem intrusion detection yang aktif memantau anomali sejak paket data (dalam hal ini, aktivitas pengadaan) mulai berjalan, bukan hanya memeriksa log setelah insiden terjadi.

Anatomi Metode Design and Build pada Proyek Kompleks

Pemilihan metode design and build untuk stadion berstandar khusus ini merupakan keputusan teknis yang menarik. Tidak seperti sistem tender konvensional yang memisahkan biro konsultan perencana dan kontraktor pelaksana, design and build menyatukan tanggung jawab di bawah satu entitas. Ini berarti peserta lelang harus menawarkan solusi terintegrasi sekaligus menanggung risiko desain dan konstruksi. Dalam konteks stadion yang membutuhkan struktur atik atau spesifikasi tribun tertentu, metode ini meminimalkan potensi saling lempar tanggung jawab di kemudian hari. Namun, titik kritisnya terletak pada detail terms of reference yang disusun pemkot. Semakin presisi spesifikasi yang diminta di awal, semakin kecil ruang kontraktor untuk menyusupkan material substitusi yang lebih murah.

Perbandingan Kompleksitas: Stadion vs Gedung Biasa

Untuk memahami pernyataan Munafri bahwa stadion bukanlah bangunan biasa, mari kita lihat perbedaan fundamental aspek konstruksinya yang mempengaruhi potensi pembengkakan biaya dan kegagalan struktural.

Data di atas menunjukkan bahwa kesalahan perhitungan struktur pada stadion tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial, melainkan juga risiko keselamatan jiwa yang massif. “Pola pekerjaan, bentuk tendernya harus dijaga dan dikawal bersama-sama,” jelas Munafri, menekankan bahwa pengawasan sejak dini adalah investasi keselamatan publik.

Dengan nilai proyek yang fantastis dan kompleksitas teknis yang tinggi, masyarakat Makassar kini menanti hasil prakualifikasi. Apakah pendekatan hukum-terintegrasi yang digagas Munafri mampu melahirkan infrastruktur olahraga yang membanggakan tanpa cela? Fase penentuan pemenang tender dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi tolok ukur pertama dari transparansi yang dijanjikan.