Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menekankan pentingnya kejujuran sebagai fondasi utama progra

"Satu hal yang penting dari Sekolah Rakyat ini dimulai dari kejujuran, di mana kita harus jujur. Bapak Ibu sekalian, banyak anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah. Namanya ATS atau Anak Tidak Sekolah, empat juta lebih di datanya BPS seluruh Indonesia, mereka belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah,"

ujar Gus Ipul, didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, seperti dikutip dari keterangan tertulis. Pertemuan itu dihadiri oleh Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri, Bupati Solok Selatan Khairunas, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, dan Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal. Gus Ipul menjelaskan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan lebih dari empat juta anak masuk kategori Anak Tidak Sekolah (ATS). Angka itu, menurutnya, menjadi pijakan untuk merancang intervensi yang tepat melalui Sekolah Rakyat. Program Sekolah Rakyat, yang digagas Kementerian Sosial, dirancang untuk menjangkau anak-anak yang terputus dari akses pendidikan formal. Gus Ipul menekankan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kualitas data. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh kepala daerah untuk bersama-sama memutakhirkan data anak tidak sekolah di wilayah masing-masing. "Tanpa data yang akurat, program ini hanya akan menjadi wacana tanpa dampak," imbuhnya. Ajakan mutakhirkan data ini menjadi sorotan utama dalam audiensi tersebut. Para kepala daerah diminta untuk mengidentifikasi dan memverifikasi kondisi anak-anak yang putus sekolah atau berpotensi putus sekolah di daerahnya. Gus Ipul menegaskan bahwa Kementerian Sosial siap menyediakan dukungan teknis dan sistem informasi untuk memastikan data yang terhimpun valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri menyambut baik inisiatif tersebut. Ia mengakui bahwa di wilayahnya, tantangan akses pendidikan masih cukup tinggi akibat faktor geografis dan sosial-ekonomi. Hal senada disampaikan oleh Bupati Solok Selatan dan Bupati Bantul. Mereka berkomitmen untuk segera melakukan pendataan ulang dengan melibatkan perangkat daerah hingga tingkat desa. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menambahkan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan akses belajar, tetapi juga pembinaan karakter dan keterampilan hidup. "Kami ingin anak-anak ini tidak hanya kembali ke bangku sekolah, tetapi juga memiliki masa depan yang lebih baik," katanya. Kementerian Sosial berencana mengintegrasikan data dari daerah ke dalam basis data terpadu kesejahteraan sosial. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan tumpang tindih program dan memastikan bantuan tepat sasaran. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, program Sekolah Rakyat diharapkan mampu menekan angka anak tidak sekolah secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Informasi selengkapnya mengenai perkembangan program ini dapat diakses melalui laman resmi Terdepan.id. (Terdepan.id)