Mendagri Tito Tekankan Mitigasi Dini, Seluruh Kepala Daerah Diminta Siaga Penuh Jelang Puncak El Nino 2026

Jakarta, Terdepan.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk segera memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Nino. Arahan ini disampaikan menyusul hasil pemaparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memproyeksikan anomali iklim tersebut akan mencapai puncaknya berbarengan dengan musim kemarau.

Instruksi itu bergulir dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan agenda khusus Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino. Kegiatan yang digelar di Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Senin (29/6) ini menjadi panggung bagi pemerintah pusat untuk menekankan urgensi langkah antisipasi berbasis kewilayahan.

Durasi Panjang dan Risiko Lintas Sektoral

Berdasarkan data yang dihimpun Terdepan.id dalam forum tersebut, BMKG memperkirakan siklus El Nino kali ini akan berlangsung cukup panjang, yakni mulai Mei 2026 hingga Mei 2027. Meski demikian, jendela kritis diperkirakan terjadi selama periode Juli hingga Oktober 2026, saat curah hujan diprediksi menurun drastis akibat dominasi musim kemarau. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan eskalasi dampak negatif di berbagai lini.

Tito menekankan bahwa pemerintah daerah (Pemda) tidak bisa bersikap reaktif. "Saya minta kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera memetakan wilayah yang masuk dalam kategori rawan tinggi. Langkah mitigasi jangan ditunda, harus dimulai sekarang," tegas Mendagri dalam arahannya. Adapun risiko utama yang disoroti mencakup kebakaran hutan dan lahan (karhutla), defisit air bersih, hingga ancaman gagal panen di sektor pertanian yang berpotensi mendongkrak laju inflasi pangan.

"Fenomena ini multisektoral, oleh karena itu pendekatannya harus kolaboratif. Segera cek stok pangan, pastikan embung dan irigasi siap, dan libatkan TNI-Polri untuk patroli titik panas," imbuhnya.

Arahan Teknis untuk Mitigasi

Lebih lanjut, Mendagri meminta masing-masing kepala daerah untuk tidak hanya berfokus pada sektor darurat seperti karhutla, tetapi juga menyiapkan infrastruktur penunjang ketahanan pangan. Modifikasi cuaca untuk pengisian waduk, optimalisasi pompa air, hingga penyediaan bibit tanaman yang tahan kekeringan menjadi poin krusial yang harus segera dianggarkan oleh Pemda.

Tito juga menyoroti potensi gangguan pada sektor energi, terutama Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang rentan terhadap surutnya debit air. Oleh karena itu, koordinasi antara dinas terkait, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), PLN, dan Bulog di tingkat lokal menjadi prasyarat mutlak. Dengan memperkuat mitigasi, diharapkan dampak El Nino tahun ini tidak separah fenomena serupa yang terjadi beberapa tahun lalu, di mana kabut asap lintas batas dan lonjakan harga bahan pokok menjadi tantangan nasional. Terdepan.id akan terus memantau perkembangan implementasi instruksi ini.