BGN Persilakan Kejagung Selidiki 41 Nama yang Diungkap Sony Sanjaya Terkait Dugaan Korupsi MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) merespons terbuka terhadap pengungkapan 41 nama yang diduga terlibat dalam praktik korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan pihaknya mempersilakan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti daftar tersebut sebagai bahan penyidikan.

"Silakan disampaikan ke Kejagung dan menjadi bahan penyidikan oleh Kejagung," ujar Agustina saat dihubungi, Senin (21/6/2026).

Pernyataan itu disampaikan menyusul manuver Sony Sanjaya yang mengejutkan publik. Mantan pejabat tinggi di lembaga yang bertanggung jawab atas program unggulan pemerintah tersebut membeberkan 41 nama yang ia klaim memiliki keterkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan MBG. Rincian nama dan peran yang dituduhkan belum diurai secara terbuka, namun pengungkapan itu segera memicu gelombang reaksi dari berbagai pihak.

Dorongan Verifikasi dari DPR

Langkah Sony Sanjaya juga mendapat perhatian serius dari Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan. Wakil Ketua Komisi IX DPR mendesak Kejagung untuk segera melakukan verifikasi terhadap seluruh nama yang disebut. Permintaan ini menandakan bahwa kasus tersebut tidak hanya menjadi isu internal BGN, tetapi telah bergerak ke ranah pengawasan legislatif.

“Kami meminta Kejagung untuk memverifikasi secara menyeluruh nama-nama yang disampaikan oleh Sony Sanjaya. Ini penting agar tidak ada spekulasi liar dan proses hukum berjalan transparan,” demikian pernyataan dari perwakilan Komisi IX yang dikonfirmasi secara terpisah.

MBG, Program Strategis di Bawah Sorotan

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang dikelola langsung oleh BGN. Program ini menyalurkan makanan bergizi secara cuma-cuma kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita di seluruh Indonesia dengan alokasi anggaran yang sangat besar. Skalanya yang masif membuat integritas pengelolaan dana menjadi krusial, sehingga isu kebocoran atau penyimpangan dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap efektivitas program.

Agustina Arumsari tidak memberikan komentar lebih jauh tentang substansi daftar nama yang beredar. Ia hanya menegaskan bahwa BGN akan kooperatif terhadap setiap proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sikap ini menunjukkan pendekatan pasif namun legal-formal dari lembaga yang kini tengah berada di bawah tekanan publik.

Hingga berita ini diturunkan, Kejagung belum memberikan pernyataan resmi mengenai kapan atau bagaimana mereka akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan Sony Sanjaya. Namun, dengan pernyataan BGN yang telah membuka pintu, langkah penyelidikan tampaknya tinggal menunggu waktu.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa kasus ini akan menjadi ujian bagi kredibilitas BGN dan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi di sektor yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Terdepan.id akan terus memantau dan melaporkan perkembangan kasus dugaan korupsi yang menyelimuti program strategis ini.