Kemendagri Targetkan Bedah 400 Ribu Rumah Tak Layak Huni Tahun Ini

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan program bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menyelaraskan usulan sasaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari seluruh daerah di Indonesia. Langkah ini ditempuh agar alokasi bantuan tidak hanya memenuhi target kuantitas, tetapi juga menjangkau warga yang paling membutuhkan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pada tahun ini pemerintah menargetkan program BSPS mampu membedah 400.000 unit rumah tidak layak huni di seluruh Tanah Air. Angka tersebut melonjak signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, sekaligus menjadi tantangan besar bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Tahun ini pemerintah menargetkan BSPS menyasar 400.000 rumah tidak layak huni. Jumlah ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga tantangannya pun meningkat,” ujar Tito Karnavian di Jakarta, seperti dilansir Terdepan.id.

Menurut Kemendagri, pengoordinasian usulan sasaran program menjadi kunci utama agar bantuan tepat sasaran. Setiap daerah diminta aktif memvalidasi data calon penerima dan memastikan bahwa rumah yang diusulkan benar-benar masuk dalam kategori tidak layak huni. Tanpa akurasi data, penyaluran bantuan rawan tumpang tindih, salah sasaran, atau bahkan tidak menjangkau kelompok paling rentan di pelosok negeri.

Program BSPS sendiri merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menurunkan angka backlog perumahan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui skema stimulan swadaya, penerima bantuan tidak hanya menerima material bangunan, tetapi juga didorong untuk ikut bergotong royong membangun atau memperbaiki rumah mereka. Dengan begitu, program ini diharapkan menumbuhkan rasa memiliki dan memperkuat kohesi sosial di tingkat komunitas.

Kemendagri menekankan bahwa sinergi antara kementerian teknis, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota menjadi fondasi utama keberhasilan implementasi BSPS 2025. Rapat koordinasi secara berkala akan terus digelar untuk memantau progres penyaluran di lapangan, mengidentifikasi hambatan, serta mencari solusi cepat jika terjadi kendala administratif maupun teknis. Dengan peningkatan target yang cukup drastis, seluruh pihak diminta bekerja lebih ekstra agar 400.000 keluarga dapat segera menikmati hunian yang layak, sehat, dan aman.