Jawa Barat — Usulan Ganti Nama Jadi Tatar Sunda Mengemuka"

Di ruang-ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, sebuah diskursus lama kembali menemukan momentumnya. Setelah bertahun-tahun menjadi wacana, usulan penggantian nama provinsi dari "Jawa Barat" menjadi "Tatar Sunda" atau "Sunda" kini mendapat lampu hijau awal dari seluruh fraksi untuk dibawa ke ranah legislasi. Di balik perdebatan administratif ini, terhampar narasi yang jauh lebih dalam: sebuah upaya untuk menyelaraskan identitas politik modern dengan jejak geologis dan memori kolektif yang usianya puluhan ribu tahun.

Nama sebagai Penanda, Bukan Sekadar Arah Angin

Guru Besar Universitas Padjadjaran, Ganjar Kurnia, yang menjadi bagian tim pengkaji, melontarkan sebuah analogi sederhana yang menusuk. "Nama 'Jawa Barat' itu seperti memberi label pada sebuah buku hanya berdasarkan posisinya di rak paling ujung," ujarnya. "Ia memberitahu lokasi, tetapi nihil cerita tentang isinya." Menurut Ganjar, penamaan berbasis titik kompas tidak hanya generik, tetapi juga gagal merepresentasikan kedalaman sejarah ruang hidup masyarakatnya. Ironisnya, secara geografis murni, wilayah yang kini bernama Provinsi Banten justru berada lebih "barat" lagi, membuat istilah "Jawa Barat" kehilangan presisi absolutnya.

"Kita ingin menegaskan kembali ruang hidup dengan akar kebumian, sejarah mendalam, dan memori kolektif yang sudah mengakar. Nama Jawa Barat hanya penanda administratif, sementara 'Sunda' adalah tentang ikatan emosional dengan tanah tempat kita bernaung," jelas Ganjar Kurnia.

Sundaland: Ketika Daratan Itu Masih Satu

Dari perspektif sains kebumian, istilah "Sunda" memiliki legitimasi yang tak terbantahkan. Jauh sebelum gugusan pulau seperti yang kita lihat hari ini terbentuk, terdapat Paparan Sunda (Sunda Shelf), bagian dari benua purba yang dikenal sebagai Sundaland. Sekitar 20.000 tahun silam, saat zaman es mencapai puncaknya dan permukaan laut 120 meter lebih rendah, Sumatra, Jawa, dan Kalimantan bukanlah entitas terpisah, melainkan satu daratan raksasa yang menyatu dengan Asia Tenggara. Ketika es mencair, air laut perlahan menenggelamkan lembah-lembah rendah, menciptakan Laut Jawa dan Selat Karimata. Apa yang tersisa adalah puncak-puncak pegunungan yang kini kita sebut "pulau".

Dari situlah istilah Sunda pertama kali muncul dalam peta-peta geologi Eropa abad ke-19. Gustav von der Decken, seorang geolog Jerman, mempopulerkan istilah "Sunda" untuk merujuk pada landas kontinen ini—sebuah nama yang diadopsi dari kata lokal yang berarti "indah" atau "bercahaya". Ini adalah penamaan murni geografis yang tidak terikat pada satu suku atau budaya tertentu, melainkan menandai sebuah kawasan biogeografis tempat flora, fauna, dan manusia purba bermigrasi tanpa terhalang laut. Memilih nama "Sunda" untuk provinsi ini, dalam argumen para pendukungnya, adalah tindakan menyelaraskan peta politik dengan konteks alamiah yang telah dikenal ilmu pengetahuan global.

Dari Geologis ke Identitas Kultural

Namun, perubahan nomenklatur ini bukan sekadar perayaan nostalgia geologis. Di permukaan, terjadi tarik-menarik antara identitas administratif dan identitas kultural. Selama ini, kebudayaan Sunda—dengan bahasa, aksara, dan filosofi hidupnya—melampaui batas administratif Jawa Barat. Banten yang telah memisahkan diri secara administratif pada tahun 2000 juga menyimpan akar budaya Sunda yang kuat (terutama di Banten Selatan yang secara historis adalah bagian dari Tatar Sunda). Dengan kembali ke nama "Sunda", ada upaya untuk membingkai ulang identitas tanpa harus mengklaim ulang teritori yang sudah terpisah—sebuah pendekatan soft power berbasis memori ruang.

DPRD Jawa Barat kini berada di persimpangan sejarah. Di satu sisi, mereka memegang wewenang legislasi untuk mengusulkan perubahan nama ke pemerintah pusat. Di sisi lain, proses ini membutuhkan kajian mendalam: dampak administratif, konstitusional, dan sosial budaya harus dipetakan dengan cermat. Pertanyaan besarnya: apakah perubahan nama ini akan memperkuat kohesi internal atau justru menimbulkan gesekan identitas baru? Tim pengkaji menyadari bahwa ini bukan sekadar "ganti baju", tetapi sebuah pernyataan tentang bagaimana masyarakat melihat dirinya sendiri di peta Indonesia.

Perjalanan dari Sundaland purba ke ruang sidang DPRD Jawa Barat modern memang panjang. Namun, wacana ini membuktikan bahwa nama bukan sekadar label. Ia adalah kompas yang menunjuk ke masa lalu geologis sekaligus arah bagi kebanggaan kolektif di masa depan. Apakah Jawa Barat akan benar-benar bertransformasi menjadi Tatar Sunda? Jawabannya masih tergantung pada dialog antara data ilmiah, kehendak politik, dan yang paling penting, kehendak rakyat yang tanahnya telah menjadi saksi bisu pergerakan lempeng bumi selama ribuan tahun.