Jakarta – Terhimpit oleh melonjaknya harga gas untuk kebutuhan industri, puluhan ribu pekerja kini dihantui bayang-bay

Pernyataan itu disampaikan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea usai menggelar pertemuan dengan perwakilan dari 15 perusahaan dan 15 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (PUK SP KEP) di bawah naungan KSPSI. Pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam itu menjadi wadah penyaluran aspirasi para pekerja yang merasa tertekan oleh tingginya biaya energi di sektor industri.

“Kami menerima laporan yang sangat mengkhawatirkan. Harga gas industri yang terlampau tinggi kini tidak hanya membebani dunia usaha, tetapi juga mengancam kelangsungan operasional perusahaan-perusahaan yang menyerap banyak tenaga kerja,” ujar Andi Gani.

Ia menegaskan bahwa tanpa intervensi kebijakan, gelombang PHK massal sulit dihindari. “Kalau pemerintah tidak segera bergerak, sekitar 50 ribu buruh bisa kena PHK,” tegasnya.

Salah satu indikasi nyata datang dari sebuah perusahaan keramik besar di kawasan Bekasi. Manajemen perusahaan tersebut, menurut Andi Gani, telah menyatakan rencana pemangkasan tenaga kerja terhadap ratusan pekerjanya. Lonjakan harga gas dinilai menggerus daya saing dan margin keuntungan, sehingga efisiensi melalui PHK menjadi opsi yang sulit dielakkan.

Harga gas yang mahal telah menjadi persoalan klasik bagi industri manufaktur dalam negeri, terutama sektor keramik, kaca, dan petrokimia yang sangat bergantung pada pasokan gas sebagai bahan baku maupun sumber energi. Para pelaku usaha berulang kali menyuarakan perlunya kebijakan harga gas khusus industri (HGBT) yang kompetitif untuk menjaga iklim investasi dan menekan potensi gelombang pengangguran.

Andi Gani menambahkan, serikat pekerja siap berdialog dengan pemerintah untuk mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. “Kami tidak ingin buruh menjadi korban dari ketidakpastian kebijakan energi. Lapangan kerja harus diselamatkan,” pungkasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait desakan buruh tersebut.