Jakarta – Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Tomsi Tohir memberikan arahan tegas kepada seluruh peme

Arahan tersebut disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hibrida dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, awal pekan ini. Meski data menunjukkan kondisi inflasi secara agregat mulai menunjukkan perbaikan, Sekjen memandang pemantauan terhadap komoditas volatile food harus tetap menjadi prioritas utama.

Fokus Komoditas Pemicu Gejolak

Tomsi mengidentifikasi bahwa tekanan inflasi masih berpusat pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Ia secara spesifik menyoroti pergerakan harga beras dan minyak goreng sebagai komoditas yang perlu diwaspadai. Fluktuasi pada dua komoditas ini dinilai sensitif dan berpotensi mendorong kenaikan signifikan jika pengawasan di tingkat akar rumput mengendur.

“Yang kita lakukan sehari-hari adalah fokus pada makanan, minuman, dan tembakau,” tegasnya, mengingatkan agar jajaran daerah tidak cepat berpuas diri dengan capaian inflasi saat ini.

Strategi Harian dan Konsistensi Daerah

Dalam keterangan yang diterima redaksi, Tomsi membandingkan upaya pengendalian inflasi dengan gerak sehari-hari yang membutuhkan konsistensi tinggi. Ia meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengintensifkan operasi pasar, memperkuat koordinasi dengan distributor, serta memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga jika terjadi lonjakan harga yang tidak wajar.

Analis ekonomi dari media kami mencatat bahwa penurunan IPH merupakan sinyal positif bagi daya beli masyarakat. Namun, menjaga tren tersebut membutuhkan kerja kolaboratif yang tidak terputus, terutama menjelang periode konsumsi tinggi.

“Tentunya kita tidak berpuas diri, tetap kita harus berusaha sekeras-kerasnya agar makanan, minuman, dan tembakau ini tidak terjadi kenaikan-kenaikan yang signifikan,” kata Tomsi menegaskan komitmen Kemendagri.

Arahan ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran target. Dengan mempertahankan tren penurunan IPH, pemerintah daerah diharapkan mampu melindungi stabilitas ekonomi rumah tangga dari jerat kenaikan harga yang tak terkendali.