Waka MPR Desak Penanganan Bencana Rob Demak Jadi Prioritas Nasional

DEMAK, Terdepan.id – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa bencana rob dan genangan permanen yang melanda Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, harus segera ditangani secara menyeluruh dan menjadi prioritas nasional. Pernyataan itu disampaikan dalam acara penyerapan aspirasi masyarakat bertajuk "Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah: Tantangan Ekologi dan Infrastruktur" di Hotel Amantis, Demak, Senin (22/6/2026).

Dalam forum tersebut, Lestari menyoroti pembangunan infrastruktur besar seperti jalan Tol Semarang-Sayung. Proyek yang bertujuan mempercepat akses dan mendorong pertumbuhan ekonomi ini, menurutnya, justru telah memicu dampak lingkungan yang masif. Genangan air laut yang kian meluas, penurunan permukaan tanah, serta tergerusnya garis pantai menjadi sebagian dari konsekuensi yang kini dirasakan langsung oleh warga pesisir.

"Penanganan bencana rob di Demak tidak bisa lagi ditunda. Ini harus menjadi prioritas nasional karena dampaknya sangat luas, mengancam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, dan berpotensi menghilangkan permukiman serta lahan produktif secara permanen," tegas Lestari.

Kecamatan Sayung sendiri sudah bertahun-tahun menjadi wilayah paling terdampak rob di pantura Jawa Tengah. Ribuan hektare lahan tambak dan sawah terendam, sejumlah desa kehilangan daratan, dan warga harus hidup di atas air dengan rumah panggung darurat. Akses jalan antardesa sering kali lumpuh akibat genangan yang tak pernah surut, memutus rantai logistik dan aktivitas pendidikan.

Lestari menekankan bahwa pendekatan penanganan rob tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan sektor swasta untuk merancang solusi berbasis kajian lingkungan yang komprehensif. Rekayasa ekologi seperti pembangunan tanggul laut, rehabilitasi mangrove, hingga pengelolaan tata air harus diintegrasikan dalam satu cetak biru pembangunan kawasan pesisir.

Lebih lanjut, ia meminta agar setiap proyek infrastruktur di wilayah rawan bencana wajib melalui studi analisis dampak lingkungan yang ketat dan melibatkan partisipasi masyarakat. Menurutnya, percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan kelestarian alam apalagi mengabaikan hak warga untuk memperoleh lingkungan yang sehat.

Penyerapan aspirasi ini turut dihadiri oleh para pemangku kepentingan, perwakilan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta warga terdampak yang menyampaikan langsung keluhan dan harapan mereka terhadap penanganan rob. Suara warga yang sehari-hari bergelut dengan genangan menjadi pengingat bahwa pembangunan harus berpihak pada manusia dan ekosistem secara berimbang.