DPRD Surabaya Dorong Kampung Pancasila Jadi Solusi Persoalan Sampah

Terdepan.id, Surabaya – Program Kampung Pancasila yang digulirkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dinilai memiliki potensi besar untuk mengurai persoalan sampah sekaligus mendongkrak kesejahteraan warga. DPRD Kota Surabaya mendorong penguatan program ini agar tidak hanya berhenti pada tahap pemilahan, melainkan juga menyentuh hilir pengelolaan dengan fasilitas memadai, pendampingan berkelanjutan, dan akses pasar.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai menjelaskan, Kampung Pancasila yang telah diterapkan di seluruh kawasan memiliki empat pilar utama, yakni lingkungan, sosial, ekonomi, dan penguatan gotong royong. Menurutnya, empat fokus ini sejalan dengan semangat pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

“Kampung Pancasila memiliki empat fokus utama: lingkungan, sosial, ekonomi, dan gotong royong. Dalam konteks persampahan, warga sudah mulai memilah sampah plastik, kertas, dan organik. Tapi setelah dipilah, sampah itu sering menumpuk karena tidak ada tempat penampungan yang representatif,” ujar Bahtiyar kepada Terdepan.id, Jumat (24/4/2026).

Ia menambahkan, pendampingan pengelolaan sampah sebenarnya telah berjalan di tingkat RT/RW. Namun, tanpa dukungan prasarana penyimpanan dan jalur distribusi yang jelas, hasil pilahan warga kembali tercampur atau bahkan dibuang begitu saja. Kondisi ini membuat rantai nilai sampah terputus dan potensi ekonominya tidak tergarap optimal.

DPRD Surabaya mendorong Pemkot untuk menyediakan gudang penampungan komunal di setiap kampung yang mampu menampung sampah terpilah sebelum diangkut ke pusat daur ulang atau pembeli. Selain itu, pelatihan pengolahan sampah organik menjadi kompos atau pakan maggot dinilai penting agar sisa dapur tidak menjadi beban di TPA.

Dari sisi ekonomi, Bahtiyar melihat peluang besar jika sampah yang sudah dipilah bisa langsung dijual kepada pengepul atau industri daur ulang. Untuk itu, ia meminta Pemkot memfasilitasi kemitraan antara kampung dan sektor swasta. “Dengan akses pasar yang jelas, warga bisa memperoleh penghasilan tambahan dari sampah. Ini sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat kampung,” tegasnya.

Lebih jauh, DPRD berharap Kampung Pancasila tidak hanya menjadi gerakan seremonial, melainkan benar-benar menjadi ruang pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi. Penguatan gotong royong dalam mengelola lingkungan, menurutnya, akan menciptakan kampung yang bersih, sehat, dan mandiri secara ekonomi. DPRD berkomitmen mengawal program ini melalui fungsi penganggaran dan pengawasan agar target pengurangan sampah kota bisa tercapai.

Dengan dorongan ini, Surabaya diharapkan mampu mereplikasi model pengelolaan sampah berbasis komunitas yang kelak bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Kebijakan yang menghubungkan hulu (pemilahan warga) dan hilir (pasar daur ulang) akan menjadi kunci keberhasilan program Kampung Pancasila sebagai solusi persampahan kota.