JAKARTA — Kemensetneg dan PPKGBK Buka Suara Soal Gugatan Ahli Waris Hotel Sultan

Sengketa lahan Hotel Sultan memasuki babak baru. Layaknya konflik metadata dalam basis data kadaster warisan—di mana peta lama dan catatan kepemilikan bertumpuk tanpa pembaruan sistematis—klaim kepemilikan dari masa lalu kini bentrok dengan status aset negara yang telah dikelola selama puluhan tahun. RM Kusrahardjo, yang mengklaim sebagai ahli waris sah, telah melayangkan gugatan perdata terhadap enam pihak, termasuk Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK), ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kini, kedua institusi tersebut angkat bicara untuk mempertegas posisi hukum mereka.

Kronologi Awal Mula Sengketa Lahan

Untuk memahami duduk perkara, kita perlu menelusuri garis waktu konflik ini dalam beberapa tahap kunci. Ibarat melacak commit history dalam repositori kode, setiap fase menyimpan perubahan status lahan yang kini dipersoalkan.

1. Era 1970-an: Lahan di kawasan Senayan, Jakarta, ditetapkan sebagai lokasi pembangunan hotel bertaraf internasional—yang kini dikenal dengan nama Hotel Sultan—sebagai bagian dari proyek nasional menyambut Asian Games. Pengelolaan dan hak atas tanah kemudian berada di bawah kendali Sekretariat Negara.
2. Periode 1980–2000-an: PT Indobuildco, perusahaan swasta, memperoleh hak pengelolaan untuk membangun dan mengoperasikan hotel melalui perjanjian kerja sama dengan pemerintah. Status hukum lahan dianggap sebagai aset negara yang dipinjamgunakan kepada pihak swasta.
3. Beberapa tahun terakhir: Muncul klaim dari pihak yang mengaku sebagai keturunan pemilik tanah sebelum masa kemerdekaan—diwakili oleh RM Kusrahardjo—yang menyatakan bahwa sertifikat hak pakai pemerintah tidak sah karena tanah tersebut merupakan tanah adat warisan leluhur yang belum pernah dilepaskan secara hukum oleh keluarganya.
4. 8 Juli 2026: Gugatan resmi diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menandai peralihan sengketa dari klaim informal ke arena litigasi terbuka. Para tergugat selain Kemensetneg dan PPKGBK mencakup pihak swasta pengelola dan badan pertanahan.

Di Dalam Ruang Sidang: Gugatan dan Tuntutan

Tim kuasa hukum penggugat mengeklaim memiliki alat bukti historis, termasuk surat-surat warisan dan peta kolonial, yang menunjukkan bahwa lahan seluas puluhan hektar di kawasan Gelora Bung Karno—termasuk tapak Hotel Sultan—tidak pernah menjadi tanah negara secara sah. Gugatan ini menuntut pengembalian hak atas tanah, pembatalan sertifikat hak pakai, serta ganti rugi materiil dan immateriil yang nilainya diperkirakan mencapai lebih dari Rp 2 triliun. Mereka juga meminta pengadilan menetapkan status quo agar aktivitas komersial di hotel dihentikan sementara. Namun, klaim ini menghadapi benteng hukum berupa dokumen resmi negara yang telah berusia puluhan tahun—sebuah benteng yang, dalam analogi keamanan siber, telah melalui berlapis verifikasi dan audit administrasi.

Kemensetneg dan PPKGBK Merespons: “Aset Negara, Bukan Tanah Warisan”

Dalam konferensi pers yang digelar usai sidang pendahuluan pada Rabu (8/7/2026), kuasa hukum Kemensetneg dan PPKGBK, Kharis Sucipto, memberikan tanggapan terstruktur. “Lahan yang ditempati Hotel Sultan adalah aset negara yang sah, tercatat lengkap dalam Barang Milik Negara (BMN), dan dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya. Proses pemberian hak pengelolaan kepada PPKGBK, lanjut Kharis, sudah mengikuti mekanisme yang berlaku dan telah melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan. “Kami menganggap gugatan ini sebagai upaya sia-sia yang dapat diibaratkan seperti mencoba mengubah catatan transaksi pada sistem blockchain publik yang sudah terverifikasi—data dasarnya sudah final dan tidak bisa diubah hanya berdasarkan klaim baru,” tambahnya dengan nada optimistis bahwa pihaknya akan memenangi perkara.

Peta Jalan Hukum dan Prospek ke Depan

Agenda sidang selanjutnya adalah mediasi yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Apabila mediasi gagal mencapai kesepakatan, proses akan berlanjut ke tahap pembuktian di mana kedua belah pihak akan menghadirkan saksi dan dokumen hukum masing-masing. Sengketa ini diprediksi akan menjadi uji coba besar terhadap sistem peradilan dalam menyelesaikan benturan antara klaim warisan kolonial dan kepastian hukum aset negara modern. Di luar ruang sidang, keberlangsungan operasional Hotel Sultan pun turut menjadi sorotan. Namun demikian, kubu pemerintah memastikan bahwa mereka telah menyiapkan “arsitektur bukti yang komprehensif”—mirip menjalankan white-box testing pada seluruh celah gugatan lawan—untuk memastikan tidak ada titik lemah dalam argumen mereka.