Fahira Idris Kecam Penyekapan Wanita di Bandung, Minta Pelaku Dihukum Berat

Jakarta - Anggota MPR RI dari kelompok DPD RI Dapil DKI Jakarta yang juga aktivis perempuan Fahira Idris mengecam keras dugaan penyekapan, penyiksaan, dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, kasus ini harus ditangani secara cepat, menyeluruh, berperspektif korban, dan tidak boleh disederhanakan sebagai tindak kekerasan biasa.

"Saya mengutuk keras dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap perempuan di Bandung ini. Kasus ini sangat keji, tidak manusiawi, dan harus menjadi alarm keras bagi kita semua. Fokus utama saat ini adalah menyelamatkan dan memulihkan korban, menangkap terduga pelaku, mengungkap seluruh dimensi kejahatan, serta memastikan proses hukum berjalan maksimal. Pelaku harus diganjar hukuman paling berat yang dimungkinkan oleh undang-undang," tegas Fahira dalam keterangan tertulis, Rabu (24/06/2026).

Fahira menekankan bahwa kasus kekerasan ekstrem seperti ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini, termasuk menggali kemungkinan adanya jaringan atau pihak lain yang terlibat. Menurutnya, penyekapan dan penyiksaan yang dialami korban menunjukkan adanya perencanaan dan kebrutalan yang sistematis, sehingga penanganannya pun harus dilakukan secara serius dan mendalam.

Lebih lanjut, Fahira menyoroti pentingnya pendampingan psikologis dan perlindungan hukum bagi korban. Ia mengingatkan bahwa korban kekerasan semacam ini seringkali mengalami trauma berkepanjangan yang membutuhkan penanganan khusus dari tenaga profesional. Oleh karena itu, pemulihan korban harus menjadi prioritas utama selain proses penegakan hukum terhadap pelaku.

Sinergi Multi Sektor

Fahira Idris menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama dalam menangani kasus ini. Ia meminta sinergi dari berbagai pihak, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian HAM, LPSK, Komnas Perempuan, Komnas HAM, Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan.

"Kasus ini bukan hanya urusan penegakan hukum semata, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi manusia dan pemulihan martabat korban. Semua lembaga terkait harus mengambil peran sesuai kewenangannya masing-masing untuk memastikan keadilan ditegakkan dan korban mendapatkan hak-haknya," ujar Fahira menambahkan.

Fahira juga mendorong agar kasus ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk memperkuat sistem perlindungan terhadap perempuan di Indonesia. Ia menilai kejadian ini menunjukkan bahwa ancaman kekerasan terhadap perempuan masih sangat nyata dan memerlukan kewaspadaan serta upaya pencegahan yang lebih sistematis dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.