DPR Gerak Cepat Tanggapi Laporan Ancaman PHK Massal, Rapat Koordinasi Digelar Jumat

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad langsung merespons laporan ancaman badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membayangi para buruh. Politisi Partai Gerindra itu mengumumkan akan memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama para pengusaha dan pemangku kepentingan pada Jumat pekan ini. Langkah cepat ini diambil untuk mencari solusi bersama sebelum gelombang PHK benar-benar terjadi, terutama di tengah tekanan ekonomi yang dihadapi sektor industri.

Kepastian rakor itu disampaikan Dasco di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Selasa (23/6/2026). Ia menegaskan bahwa forum tersebut akan melibatkan satuan tugas (satgas) mitigasi PHK yang telah dibentuk pemerintah. Satgas ini menjadi garda terdepan dalam menangani setiap laporan potensi PHK, sehingga diharapkan ada koordinasi yang solid antara legislatif, eksekutif, dan pelaku usaha. Dengan hadirnya semua pihak, rapat diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang melindungi hak pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha.

"Kami dalam waktu dekat, insyaallah Jumat, kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan para stakeholder. Termasuk satgas mitigasi PHK dari pihak pemerintah yang dibentuk untuk menangani hal-hal seperti itu," ujar Dasco.

Pertemuan dengan Dirut Pertamina Bahas Nasib 55 Ribu Buruh

Selain rakor, Dasco juga telah menjadwalkan pertemuan penting dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, pada Rabu besok. Pertemuan ini secara khusus membahas ancaman PHK terhadap sekitar 55 ribu buruh di kawasan industri Bekasi. Pemicu utama kekhawatiran itu adalah kenaikan harga gas yang dinilai memberatkan sektor manufaktur. Banyak perusahaan di Bekasi mengaku biaya produksi melonjak sehingga efisiensi, termasuk melalui pengurangan tenaga kerja, menjadi opsi yang sulit dihindari.

Kawasan Bekasi merupakan salah satu pusat industri terbesar di Indonesia, menampung ratusan pabrik padat karya. Kenaikan harga gas berpotensi menekan daya saing produk mereka di pasar domestik maupun ekspor. Para pelaku industri sebelumnya telah menyuarakan keresahan ini melalui serikat pekerja dan asosiasi pengusaha. Mereka berharap pemerintah memberikan insentif atau penyesuaian harga agar pabrik tetap beroperasi normal dan pekerja tidak menjadi korban.

Rakor Jumat nanti diyakini akan memunculkan rekomendasi konkret, mulai dari kemungkinan evaluasi kebijakan harga gas untuk industri hingga penguatan program jaring pengaman sosial bagi buruh yang terdampak. DPR berkomitmen mengawal isu ini dengan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, dan BUMN terkait. Dengan langkah lintas sektor ini, diharapkan ancaman PHK massal dapat diredam sebelum memberikan dampak yang lebih luas pada perekonomian nasional.