Bahlil Usul Program Bagi-bagi Kompor Listrik, Anggaran Rp 815 M

Jakarta, Terdepan.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengajukan usulan alokasi anggaran senilai Rp815,56 miliar untuk membiayai program kompor listrik pada tahun anggaran mendatang. Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026), saat Bahlil memaparkan pagu indikatif kementeriannya. Langkah tersebut dinilai strategis untuk menekan ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) yang terus membebani neraca perdagangan dan subsidi energi.

Bahlil menegaskan program kompor listrik bukan sekadar pengganti LPG, melainkan bagian dari strategi besar diversifikasi bauran energi nasional. “Kompor listrik, karena ini untuk kita mengurangi kebutuhan LPG, kita mencari untuk bauran energi lain. Jadi energi yang kita dorong ke depan, tidak hanya tentang LPG tapi kompor listrik, CNG, macam-macam yang kita buat. Itu sebesar Rp815,56 miliar,” ujarnya di hadapan anggota dewan.

“Kompor listrik, karena ini untuk kita mengurangi kebutuhan LPG, kita mencari untuk bauran energi lain. Jadi energi yang kita dorong ke depan, tidak hanya tentang LPG tapi kompor listrik, CNG, macam-macam yang kita buat. Itu sebesar Rp815,56 miliar.”

Menekan Impor dan Memperkuat Energi Domestik

Indonesia saat ini masih mengimpor sekitar 70 persen kebutuhan LPG nasional. Angka itu mewakili lebih dari 5 juta metrik ton per tahun yang sebagian besar digunakan rumah tangga. Dengan mendorong konversi ke kompor listrik, pemerintah berharap dapat memanfaatkan surplus listrik yang dimiliki PT PLN (Persero) sekaligus mengurangi beban subsidi LPG yang selama ini membengkak. Usulan pagu indikatif Rp815,56 miliar tersebut akan dialokasikan untuk pengadaan unit kompor listrik, instalasi listrik rumah tangga sasaran, serta program edukasi dan pendampingan.

Bahlil juga menyebutkan bahwa kompor listrik hanyalah salah satu alternatif. Pemerintah tetap membuka opsi gas alam terkompresi (CNG) untuk wilayah yang memiliki jaringan pipa gas memadai. Fleksibilitas ini dianggap penting agar konversi energi tidak menciptakan ketergantungan baru pada satu sumber tertentu. Komisi XII DPR RI sendiri menyambut positif usulan tersebut, namun meminta agar kajian teknis dan dampak sosial-ekonomi disampaikan lebih detil sebelum anggaran disetujui final.

Program serupa sebenarnya sudah diuji coba di beberapa daerah, namun skalanya masih terbatas. Dengan anggaran sebesar ini, Kementerian ESDM menargetkan distribusi menyasar lebih dari 700.000 rumah tangga. Dukungan pasokan listrik dinilai cukup, mengingat rasio elektrifikasi nasional telah melampaui 99 persen dan cadangan daya PLN mencapai sekitar 30 persen. Jika terealisasi, program ini bisa menghemat devisa impor LPG hingga miliaran dolar per tahun, sekaligus menciptakan lapangan kerja di industri komponen alat listrik dalam negeri.