Bupati Maros Pastikan Ganti Rugi Lahan Proyek Duplikat Jembatan Sesuai Appraisal Profesional

Maros, Terdepan.id – Bupati Maros, Chaidir Syam, memberikan jaminan penuh bahwa seluruh rangkaian proses pembebasan lahan untuk proyek strategis pembangunan Duplikat Jembatan Sungai Maros dijalankan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penegasan ini disampaikannya untuk meredam berbagai spekulasi serta kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat terkait mekanisme penentuan harga ganti rugi.

Secara tegas, Chaidir membantah adanya isu praktik permainan harga atau intervensi dari pihak-pihak tertentu sebagaimana yang dirumorkan oleh sebagian kalangan warga. Ia menjelaskan bahwa penilaian nilai ganti rugi sepenuhnya menjadi kewenangan dan hasil kerja dari tim appraisal independen yang profesional.

Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh orang nomor satu di Kabupaten Maros itu usai menghadiri rangkaian seremoni groundbreaking pembangunan Duplikat Jembatan Sungai Maros yang berlokasi di Jalan Poros Makassar–Maros, tepatnya di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Menurut pantauan kontributor Terdepan.id di lapangan, agenda tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan serta jajaran pejabat daerah setempat.

"Kami perlu jelaskan, bahwa Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Provinsi sebenarnya telah menyampaikan kepada seluruh warga yang terdampak pembebasan lahan untuk jembatan ini. Sudah dilakukan beberapa kali pertemuan, kemudian dilakukanlah penilaian oleh appraisal," ujar Chaidir kepada awak media.

Chaidir merinci, sebelum tim appraisal turun melakukan penilaian, Pemerintah Kabupaten Maros berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah memfasilitasi serangkaian pertemuan intensif. Dialog tersebut dirancang khusus untuk membangun komunikasi dengan warga pemilik lahan yang terdampak proyek infrastruktur penghubung vital tersebut.

"Mungkin ada kecurigaan dari masyarakat bahwa ada orang yang memanfaatkan situasi ini, ada orang yang bermain-main dengan penentuan harga. Sekali lagi, saya tegaskan, itu tidak benar. Praktik seperti itu murni tidak akan kami lakukan," tegasnya menepis segala rumor negatif yang beredar.

Lebih lanjut, Chaidir memaparkan kondisi terkini di lapangan. Hingga saat ini, masih terdapat satu hingga dua pemilik lahan yang tengah melakukan proses komunikasi lebih lanjut terkait besaran nominal yang ditetapkan. Meskipun demikian, Chaidir menekankan bahwa situasi tersebut sama sekali bukan merupakan indikasi penolakan warga terhadap realisasi pembangunan jembatan yang dinilai sangat krusial bagi konektivitas daerah.

"Ini sebenarnya masih ada satu atau dua saja masyarakat yang masih melakukan proses negosiasi untuk harga. Jadi perlu diluruskan, mereka ini bukan menolak pembangunannya, melainkan hanya sedang melakukan proses negosiasi," paparnya meluruskan persepsi yang berkembang.

Menjawab pertanyaan seputar kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian nilai ganti rugi, Bupati Maros menampik kemungkinan tersebut. Ia mengacu pada regulasi yang berlaku dan pernyataan langsung dari pimpinan provinsi. Pemerintah daerah tidak bisa secara sepihak menaikkan nilai kompensasi di luar hasil yang telah ditetapkan oleh tim appraisal, karena tindakan tersebut akan melanggar ketentuan hukum.

"Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa yang menilai adalah tim appraisal secara profesional. Kalau kami coba naikkan sedikit saja nilai itu, itu sudah salah dan melanggar aturan," jelas Chaidir mengutip arahan gubernur.

Selain isu nilai ganti rugi, polemik di lapangan juga sempat mencuat terkait keluhan warga mengenai akses jalan. Menanggapi hal tersebut, Chaidir dengan tegas membantah anggapan bahwa proyek pembangunan duplikat jembatan tersebut sama sekali tidak menyediakan akses bagi mobilitas warga sekitar. Ia memastikan bahwa desain pembangunan sudah memperhitungkan aspek sosial dan kenyamanan akses publik.

Proyek Duplikat Jembatan Sungai Maros sendiri merupakan salah satu proyek strategis yang dinanti-nantikan oleh pengguna jalan. Keberadaan jembatan baru ini diharapkan mampu mengurai kemacetan dan meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di jalur arteri utama penghubung Makassar dan Maros. Dengan komitmen transparansi yang ditunjukkan oleh kepala daerah, diharapkan seluruh tahapan pembangunan, mulai dari pembebasan lahan hingga konstruksi fisik, dapat berjalan lancar dan selesai sesuai target waktu yang telah ditentukan.