Bima Arya: ASN Harus Punya Empati dan Jiwa Melayani untuk Dongkrak Pelayanan Publik

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa transformasi pelayanan publik memerlukan pergeseran fundamental pada orientasi aparatur sipil negara (ASN). Ia menyebut penguatan empati, inovasi, dan semangat melayani sebagai prasyarat mutlak untuk mewujudkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dalam laporan yang diterima Terdepan.id, Rabu (24/6/2026), Bima Arya mengidentifikasi akar masalah pelayanan publik di daerah. “Tantangan serius bagi para ASN adalah pemahaman bahwa mereka semua atau kita semua adalah public servant atau pelayan publik. Itu persoalan utama bagi seluruh kepala daerah yang baru,” ujarnya.

Pernyataan ini merespons realita bahwa banyak kebijakan dan program pemerintah daerah belum sepenuhnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Bima menegaskan, tanpa kesadaran bahwa ASN adalah pelayan, SPM di sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan akan sulit tercapai. Bahkan, agenda pembangunan yang telah dirancang secara nasional kerap tersandung pada mentalitas birokrasi yang masih menganggap warga sebagai objek, bukan subjek layanan.

Perubahan Pola Pikir Birokrasi

Lebih lanjut, Bima Arya mendorong kepala daerah untuk memprioritaskan budaya pelayanan dalam tubuh birokrasi. Transformasi ini bukan hanya soal prosedur atau percepatan izin, melainkan perubahan pola pikir dari sekadar menjalankan aturan menjadi benar-benar hadir untuk masyarakat. Ia menyebut era digital menuntut ASN yang responsif dan peka terhadap keluhan warga, bukan sekadar menunggu perintah atasan.

Empati, dalam pandangan mantan Wali Kota Bogor itu, adalah kemampuan menempatkan diri pada posisi warga yang membutuhkan layanan. Dengan empati, ASN diharapkan mampu merancang program yang menyentuh langsung permasalahan, terutama di daerah tertinggal dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Ini sejalan dengan target pemerintah pusat untuk mempercepat capaian SPM nasional yang selama ini masih berkutat pada kendala birokrasi yang kaku dan minim inovasi.

Bima Arya berharap pimpinan daerah menjadikan ini sebagai agenda prioritas di masa awal kepemimpinan mereka. Pelayanan publik yang tulus dan berempati, tegasnya, bukan sekadar jargon politik, melainkan jembatan nyata antara negara dan warga yang harus dirasakan langsung oleh setiap masyarakat, tanpa terkecuali.