Bea Masuk Antidumping Diberlakukan untuk Karton Dupleks Asal Korea-Malaysia: Ini Pertimbangan Purbaya

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menetapkan pengenaan bea masuk antidumping terhadap produk kertas karton dupleks yang diimpor dari Korea, Malaysia, dan Taiwan. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40 Tahun 2026 dan mulai berlaku pada 25 Juni 2026 hingga lima tahun ke depan, atau sampai 2031. Langkah ini diambil setelah Komite Antidumping Indonesia merampungkan penyelidikan dan menemukan bukti bahwa praktik dumping telah terjadi dan menimbulkan kerugian material bagi industri domestik.

Temuan Penyelidikan dan Kerugian Industri Dalam Negeri

Berdasarkan laporan yang diperoleh Terdepan.id, penyelidikan mendalam menunjukkan bahwa harga ekspor karton dupleks dari ketiga negara tersebut dijual di pasar Indonesia dengan harga yang lebih rendah dibandingkan nilai normalnya di negara asal. Praktik ini menyebabkan tekanan harga yang signifikan terhadap produsen lokal, menurunkan pangsa pasar, serta menghambat pertumbuhan sektor kertas dalam negeri. Komite Antidumping Indonesia, dalam rekomendasi resminya, menyimpulkan adanya hubungan kausal antara impor dumping dan kerugian yang dialami industri nasional.

“Bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan Komite Antidumping Indonesia telah ditemukan bukti terjadinya dumping atas impor produk kertas karton dupleks yang berasal dari Republik Korea, Malaysia dan Taiwan, sehingga menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri,” demikian bunyi pertimbangan dalam PMK 40/2026.

Rincian Kebijakan dan Antisipasi Pasar

PMK 40/2026 mengatur besaran bea masuk antidumping yang akan dikenakan bervariasi secara spesifik untuk setiap negara dan perusahaan eksportir, disesuaikan dengan margin dumping yang ditemukan dalam investigasi. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan keadilan perdagangan (level playing field) dan memberikan perlindungan sementara bagi produsen lokal untuk memulihkan kapasitas produksi mereka. Dalam regulasi tersebut, disebutkan pula bahwa kewajiban bea masuk antidumping ini berlaku selama lima tahun penuh dan dapat dievaluasi kembali apabila kondisi pasar menunjukkan perbaikan signifikan.

Kementerian Keuangan juga membuka ruang koordinasi dengan Badan Kebijakan Fiskal dan Komite Antidumping Indonesia untuk memantau implementasi aturan ini secara berkala. Tidak hanya itu, para importir dan pelaku industri kertas diwajibkan melaporkan setiap perubahan data impor guna memastikan kepatuhan penuh terhadap aturan baru ini. Dengan langkah pengawasan terpadu, diharapkan tidak terjadi pelanggaran yang dapat mencederai tujuan awal pemulihan industri dalam negeri.

Menurut pantauan Terdepan.id, selama ini Indonesia menjadi salah satu tujuan ekspor utama karton dupleks dari Asia Timur, terutama untuk kebutuhan kemasan dan industri kreatif. Adanya bea masuk antidumping ini diperkirakan akan menaikkan harga jual produk impor, sehingga membuka peluang lebih besar bagi produsen lokal untuk bersaing. Di sisi lain, konsumen dan pelaku usaha hilir diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan penyesuaian harga yang mungkin terjadi dalam jangka pendek.