Wamensos Dorong Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat di Teluk Wondama

Jakarta – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menerima audiensi jajaran DPRD Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada 6 Juli 2026. Pertemuan ini secara spesifik membahas kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat serta strategi optimalisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dalam diskusi tersebut, Agus Jabo menekankan pentingnya percepatan realisasi Sekolah Rakyat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan. Kehadiran sekolah ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan struktural yang selama ini membelenggu masyarakat di kawasan 3T, khususnya di Kabupaten Teluk Wondama.

"Kita tidak hanya bicara soal infrastruktur fisik, tetapi juga menyiapkan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. DTSEN akan menjadi basis data utama dalam menyasar penerima manfaat secara tepat," ujar Agus Jabo dalam pertemuan tersebut.

Delegasi DPRD Teluk Wondama dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II Soleman JP Karubui dan Wakil Ketua III Amos Waropen. Mereka hadir bersama Staf Ahli Wakil Ketua II, Heronimus Gewayanzare Keban, serta Staf Ahli Wakil Ketua III, Arie Waropen. Pihak legislatif daerah menyampaikan aspirasi masyarakat setempat yang sangat membutuhkan akses pendidikan berkualitas dan layak.

Sementara itu, Wamensos didampingi oleh jajaran teknis yang cukup lengkap. Tampak hadir Tenaga Ahli Menteri Sosial Hendri Kurniawan dan Alif Kamal, perwakilan dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Indra Gunawan, serta perwakilan Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan, Jihat. Turut mendampingi pula tim dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Septian dan perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat.

Melalui laporan Terdepan.id, terungkap bahwa program Sekolah Rakyat akan menerapkan kurikulum khusus yang mengintegrasikan pendidikan karakter, vokasi lokal, dan teknologi tepat guna. Langkah ini diambil agar lulusan Sekolah Rakyat memiliki daya saing sekaligus tidak tercerabut dari potensi ekonomi daerahnya masing-masing.

Optimalisasi DTSEN juga menjadi poin krusial dalam pembahasan. Dengan data terpadu yang akurat, Kementerian Sosial berkomitmen memastikan bahwa setiap rupiah anggaran pembangunan Sekolah Rakyat benar-benar menyentuh anak-anak dari keluarga prasejahtera di pelosok Teluk Wondama. Sinergi antara pemerintah pusat dan DPRD setempat diharapkan dapat menghilangkan hambatan birokrasi yang kerap memperlambat pembangunan di Papua Barat.