Tertib Perbatasan Berbasis Data, BNPP RI Survei Jalur Tidak Resmi di Perbatasan RI-Timor Leste

Belu, Terdepan.id – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat pengawasan wilayah perbatasan negara. Selama tiga hari, tepatnya pada 23 hingga 25 Juni 2026, BNPP RI melaksanakan survei identifikasi titik perlintasan pada jalur tidak resmi (JTR) di sepanjang perbatasan Indonesia-Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen BNPP RI untuk menciptakan tata kelola perbatasan yang aman dan tertib dengan berbasis pada data lapangan yang akurat. Survei ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin. Rangkaian kegiatan diawali dengan apel pelepasan tim yang berlangsung di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain pada Selasa, 23 Juni 2026.

Sinergi Lintas Instansi di Tapal Batas

Apel pelepasan tim survei tersebut tidak hanya dihadiri oleh jajaran internal BNPP RI. Berdasarkan laporan Terdepan.id, kegiatan ini juga melibatkan kolaborasi erat dengan berbagai pemangku kepentingan di perbatasan. Unsur-unsur yang hadir meliputi Tim Kedeputian Lintas Batas Negara BNPP RI, para pengelola PLBN Motaain, Motamasin, Wini, dan Napan. Tidak ketinggalan, kekuatan pertahanan dari Yonarmed 12 Kostrad Sektor Timur serta jajaran Polres Belu turut serta. Sinergi ini semakin lengkap dengan kehadiran perwakilan dari Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, serta instansi vertikal lainnya yang bertugas di garda terdepan NKRI.

Situasi ini menegaskan bahwa pengamanan perbatasan bukanlah tugas satu pihak semata, melainkan kerja kolektif lintas sektor. Kehadiran berbagai instansi ini menjadi bukti nyata terciptanya soliditas dalam menjaga kedaulatan negara.

Pendekatan Humanis untuk Realitas Sosial Masyarakat Perbatasan

Dalam arahannya saat memimpin apel, Deputi Nurdin memberikan penekanan yang mendalam mengenai filosofi pengelolaan perbatasan. Ia menegaskan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan tidak boleh hanya berfokus pada aspek pertahanan dan keamanan secara sempit.

"Pengelolaan perbatasan tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan dan keamanan, tetapi kita juga harus memahami realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat perbatasan yang telah berlangsung secara turun temurun," tegas Nurdin di hadapan tim gabungan.

Pernyataan tersebut menjadi roh dari pelaksanaan survei JTR kali ini. BNPP RI memahami bahwa masyarakat di kawasan perbatasan RI-Timor Leste memiliki ikatan kekerabatan, tradisi, dan aktivitas ekonomi yang telah terjalin jauh sebelum adanya batas-batas modern. Oleh karena itu, pendataan titik-titik perlintasan tidak resmi ini menjadi krusial untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya tegas menjaga teritorial, tetapi juga bijaksana dalam memfasilitasi kebutuhan dasar warga perbatasan.

Dengan dilaksanakannya survei identifikasi ini, BNPP RI bergerak menuju tata kelola perbatasan yang lebih modern, responsif, dan tentunya berdaulat. Data yang dihasilkan dari survei ini diharapkan menjadi dasar yang kuat dalam memetakan potensi kerawanan sekaligus merancang desain pembangunan pos pengamanan dan akses jalan yang lebih manusiawi di masa depan.