Purbaya soal Lokasi Pusat Keuangan Internasional: Nggak di IKN, Terlalu Sepi!

Jakarta, Terdepan.id — Pemerintah mempercepat penyusunan regulasi untuk mendirikan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) atau International Financial Center (IFC).Langkah ini ditempuh agar pasar keuangan nasional bisa menjadi titik kumpul arus modal global. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kawasan pusat keuangan tersebut tidak akan berlokasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Alasannya, lingkungan IKN dinilai masih terlalu sepi dari aktivitas bisnis global yang menjadi syarat utama sebuah IFC. Informasi ini diperoleh Terdepan.id dari pernyataan resmi yang disampaikan di sela-sela diskusi ekonomi pekan ini.

Bukan Satu Lokasi, Bali Kandidat Terdepan

Menurut Purbaya, pemerintah tidak merancang PFII hanya pada satu titik. Justru, potensi pembangunan dapat dilakukan di dua atau tiga lokasi berbeda. Ia menyebut Bali menjadi salah satu kandidat utama. Sebab, selama ini Pulau Dewata sudah dikenal sebagai destinasi internasional dan memiliki ekosistem yang mendukung untuk menampung para investor global. “Kami sedang membahas kepastian lokasi dan tempat-tempat alternatif di luar Bali. Yang terpenting, lokasi itu nanti bisa menjadi tempat paling nyaman bagi investor asing,” kata Purbaya, seperti dikutip Terdepan.id.

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa proyek ini diharapkan mampu menarik kantor-kantor pusat lembaga keuangan multinasional untuk membuka cabang atau bahkan memindahkan sebagian operasinya ke Indonesia. Untuk itu, kawasan yang disiapkan harus memiliki aksesibilitas tinggi, infrastruktur canggih, serta lingkungan bisnis yang kondusif. Kajian awal menunjukkan Bali dan kawasan sekitarnya memiliki keunggulan dari segi gaya hidup, akses penerbangan langsung ke berbagai kota besar dunia, serta ketersediaan layanan pendukung kelas atas. Hal itu menjadi pertimbangan serius agar PFII tidak hanya menjadi pusat administrasi keuangan, tetapi juga ekosistem komprehensif yang memadukan bisnis, hiburan, dan akomodasi premium.

“Kita harus jujur, IKN saat ini belum siap dari sisi keramaian dan dinamisme yang dibutuhkan pusat keuangan internasional. Investornya butuh kawasan yang sudah hidup, bukan yang masih membangun dari nol di tengah hutan,” jelas Purbaya dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, terkait payung hukum, Kementerian Keuangan bersama otoritas keuangan lainnya tengah menggodok rancangan peraturan yang akan memberikan insentif perpajakan dan kemudahan perizinan di kawasan PFII. Regulasi ini diharapkan rampung dalam beberapa bulan ke depan agar proses penetapan lokasi definitif segera diumumkan pada awal kuartal ketiga tahun ini. Apabila Bali menjadi lokasi utama, pemerintah daerah setempat akan dilibatkan secara intensif untuk penataan zonasi dan pembebasan lahan. Di sisi lain, alternatif lokasi lain seperti Lombok dan Batam juga masih terus dikaji sebagai opsi pendukung jika Bali memerlukan perluasan area operasional pusat keuangan tersebut.

Dengan percepatan ini, pemerintah berharap Indonesia dapat menyaingi hub finansial regional seperti Singapura dan Hong Kong dalam jangka panjang. Meski begitu, Purbaya menekankan bahwa target awal proyek adalah menciptakan ekosistem pelengkap, bukan sekadar menyaingi. Laporan Terdepan.id dari kalangan pengamat ekonomi menilai, pemilihan Bali sebagai kandidat kuat menunjukkan arah baru diplomasi ekonomi Indonesia yang memanfaatkan aset pariwisata untuk menggaet modal asing. Namun, tantangan utama tetap terletak pada kesiapan regulasi dan konsistensi kebijakan yang kerap menjadi sorotan investor.