Prabowo Cerita Larang Penjualan Sejumlah BUMN ke Asing

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengambil keputusan tegas melarang penjualan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis kepada investor asing. Pernyataan itu disampaikan di sela peresmian lima bendungan di berbagai wilayah Indonesia, Jumat (10/7/2026), yang dihadiri jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan para kepala daerah.

Kronologi Pengungkapan di Sela Peresmian

Dalam agenda peresmian bendungan yang berlangsung secara hibrida dari Bendungan Way Sekampung, Lampung, Presiden semula memaparkan capaian infrastruktur air nasional. Namun, saat menyinggung kemandirian bangsa, ia secara spontan membagikan kisah yang jarang terdengar:

1. Pasca pelantikan Oktober 2024: Begitu resmi menjabat, tim transisi menemukan adanya penjajakan penjualan saham mayoritas beberapa BUMN oleh pemegang saham sebelumnya.
2. Identifikasi aset vital: Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan yang baru menandai sejumlah perusahaan yang dinilai memiliki nilai strategis bagi pertahanan dan kedaulatan ekonomi.
3. Rapat terbatas akhir 2024: Prabowo memanggil menteri terkait dan jajaran direksi. Ia menginstruksikan penghentian seluruh proses divestasi yang menyangkut BUMN strategis tanpa pengecualian.
4. Keputusan final awal 2025: Pemerintah menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (Perpu) yang diperkuat dengan keputusan presiden, menyatakan sejumlah BUMN masuk dalam daftar aset nasional yang dilarang dijual ke pihak asing.

BUMN yang Nyaris Lepas ke Asing

Presiden tidak menyebutkan nama investor yang berminat, namun ia membeberkan identitas perusahaan-perusahaan tersebut:

• PT Industri Kereta Api (INKA) – Madiun, produsen gerbong dan lokomotif yang juga mengekspor ke Afrika dan Asia.
• PT Dirgantara Indonesia – Bandung, satu-satunya pabrikan pesawat di Asia Tenggara, saat itu tengah menggarap proyek NC212i untuk kebutuhan militer dan sipil.
• PT PAL Indonesia – Surabaya, galangan kapal strategis yang membangun kapal perang dan kapal selam.
• PT Pindad – Bandung, penghasil amunisi, senjata ringan, hingga kendaraan taktis anoa.

“Saya langsung hentikan, jangan sampai aset bangsa yang dibangun dengan susah payah ini dijual murah. Industri pertahanan kita harus tetap di tangan negara,” tegas Prabowo disambut tepuk tangan hadirin.

Alasan Kedaulatan dan Ketahanan Nasional

Presiden menekankan bahwa langkah itu bukan anti-asing, melainkan upaya menjaga kedaulatan. Dalam pidatonya, ia mengutip pengalaman krisis 1998 ketika sejumlah BUMN jatuh ke tangan asing dan melemahkan posisi tawar Indonesia.

“Kita terbuka pada investasi. Tapi untuk industri yang menyangkut pertahanan dan hajat hidup orang banyak, negara harus menguasainya. Ini amanat konstitusi.”

Para menteri yang hadir – termasuk Menteri BUMN dan Menteri Pertahanan – mengamini. Pemerintah justru mendorong BUMN tersebut melakukan ekspansi dan mencari pendanaan melalui pasar modal domestik serta kemitraan strategis tanpa kehilangan kendali mayoritas.

Respons Pasar dan Proyeksi ke Depan

Kebijakan larangan penjualan tersebut, meski sudah berjalan lebih dari setahun, baru kali ini diungkap secara publik oleh Presiden. Analis pasar modal mencermati bahwa saham BUMN terkait yang tercatat di bursa tetap stabil karena pemerintah memberikan kepastian perlindungan aset.

Di internal kabinet, wacana penjualan BUMN non-inti kepada asing memang masih dibahas untuk menarik investasi di sektor lain, misalnya perhotelan, konstruksi, atau farmasi ringan. Namun, Prabowo memagari jelas: “Ini batasnya, jangan sentuh yang strategis.”

Pengungkapan ini menjadi sorotan di tengah meningkatnya semangat nasionalisme ekonomi pemerintahan Prabowo. Sejumlah pengamat menilai langkah tersebut mencontoh model negara-negara maju yang melindungi industri pertahanannya secara ketat, seperti Amerika Serikat dan Prancis.